Miris, Penerapan Pasal Terhadap Terdakwa di Kejari Pelalawan Berubah-ubah

oleh -229 views

RIAU (LK) – “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan  perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, kalimat tersebut merupakan isi dari pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.

Namun dalam penerapannya, persamaan di hadapan hukum yang selama ini dilaksanakan oleh oknum penegak hukum di Indonesia tergantung kekuasaan dan jabatan yang tersandung hukum.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, HYP (23) mendapat perlakuan tidak adil dalam penegakan hukum, dimana penerapan pasal terhadap dirinya berubah-ubah mulai dari Polsek Pangkalan Kuras, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan hingga saat di vonis di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Informasi yang dihimpun Lintaskriminal.co.id, awalnya HYP dijemput polisi dan ditahan di Mapolsek Pangkalan Kuras atas tindak pidana  pengancaman dan pemerasan yang ia lakukan pada 13 Juni 2021.

Padahal tindak pidana yang dilakukan HYP adalah pemukulan. Karena tindak pidana HYP merupakan delik aduan, lantas orangtua HYP melakukan upaya damai dengan korban pengeroyokan dan hasilnya kedua belah pihak berdamai dengan syarat membayar biaya pengobatan.

“Saat mengetahui HYP ditangkap polisi, kami yang ada di atas rumah kaget, karena sepengetahuan kami waktu itu sudah berdamai dengan korban yang di pukul, surat perdamaian itu ada,” ungkap kakak HYP.

Begitu juga dengan pasal yang diterapkan terhadap HYP, karena keluarga masih awam dan tidak begitu mengerti dengan hukum, saat itu keluarga hanya bisa pasrah menerima keadaan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, belakangan keluarga menyadari bahwa penerapan hukum terhadap HYP kembali berubah, dimana awalnya adalah pasal 368, namun pada vonis malah berganti dengan pasal 365 yang berarti tindak pidana pencurian.

Berdasarkan data yang dihimpun Lintaskriminal.co.id, surat penahanan HYP terbit 17 Juni 2021 ditandatangani Kapolsek Pangkalan Kuras, AKP A Chandra Bietama, S.H, S.I.K, lalu diperpanjang  Kejari Pelalawan pada 30 Juni 2021 ditandatangani langsung Kajari Pelalawan, Silpia Rosalina, S.H, M.H.

Selanjutnya HYP bersama rekannya ANS di vonis Pengadilan Negeri Pelalawan pada 15 November 2021 dengan hukuman kurungan penjara masing-masing 10 bulan.

Disisi lain, Rio Saputa, SH seorang pengamat hukum menilai kejadian tersebut sering terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia, dimana oknum penegak hukum semena-mena terhadap terdakwa.

Kendati demikian Rio berharap penegakan hukum harus ditegakkan dengan lurus, sebab meskipun sudah ditetapkan sebagai terdakwa, seorang warga negara tetap memiliki hak untuk mendapatkan hukum yang sesuai.

“Biasanya itu terjadi pada orang-orang yang awam terhadap hukum, hal yang seperti ini jelas bukan kelalaian, bahkan kesengajaan dari pihak Kejaksaan sebagai penuntut umum. Untuk itu harus diberikan kejelasan hukum terhadap terdakwa,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari pihak kepolisian maupun pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Penulis : Chandra

Editor : Hidayatullah

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.