KUD Delima Sakti Garap Hutan Produksi Terbatas, Kok di Peti Eskan Polda

oleh -95 views

RIAU (LK) – Berdasarkan kajian Komunitas Gerakan Riau Hijau (GRH), setiap tahunnya puluhan ribu hektar kawasan hutan di Provinsi Riau beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dengan skala besar dan dikuasai oleh kelompok masyarakat dan perusahaan tanpa melakukan pengurusan izin.

“Bisa digolongkan pada degradasi, karena alih fungsi lahan tersebut dalam skala yang cukup besar, ada kelompok masyarakat dan ada juga yang dikelola oleh perusahaan,” ungkap Koordinar Umum GRH, Tauhid Marifatullah.

Dikatakan Tauhid, peralihan fungsi lahan oleh kelompok masyarakat dan perusahaan yang terjadi selama itu seakan terus dibiarkan oleh penegak hukum dan instansi terkait, buktinya sangat sedikit kasus yang naik, bahkan yang jadi tersangka cenderung masyarakat dengan ekonomi lemah.

Tidak sampai disitu saja, untuk menutupi itu semua dikatakan Tauhid, pemerintah daerah malah membuat kawasan hutan tersebut seolah-olah legal dengan mengeluarkan kelompok tani dan bekerja sama dengan perusahaan sebagai bapak angkat.

Tauhid mencontohkan Kabupaten Pelalawan, ribuan hektar hutan telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, salah satunya yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Delima Sakti, bekerja sama PT Inti Indosawit Subur (IIS) di Kecamatan Pelalawan dengan luas lahan 1500 Hektare.

“Pada kasus ini, mulai dari pemerintah hingga ke penegak hukum sama-sama mengambil keuntungan dan mengenyampingkan aturan yang berlaku. Karena lebih dari setengah lahan milik KUD Delima Sakti tidak sesuai peruntukannya,” beber Tauhid

Dikatakannya, kasus KUD Delima Sakti sendiri sudah pernah dilaporkan ke Polres Pelalawan dan Polda Riau karena buka perkebunan sawit di Hutan Produksi Terbatas (HPT), namun kini kasus tersebut sudah seperti di ‘Peti Eskan’ oleh lembaga penegak hukum. Disisi lain juga terdapat bukti bahwa pemerintah juga turut menutup peralihan fungsi hutan pada KUD Delima Sakti, buktinya terdapat beberapa nama pejabat sebagai pemilik lahan di KUD tersebut.

“Kasusnya pernah naik, tapi akhirnya hilang begitu saja dan tidak berlanjut ke meja hijau. Makanya dalam waktu dekat kita bakal membuat laporan beberapa perusahaan dan kelompok masyarakat yang menyebabkan terjadinya peralihan fungsi hutan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, menanggapi kajian Komunitas GRH tersebut, Ketua KUD Delima Sakti, H Indra Mansyur kepada Lintaskriminal.co.id mengatakan bahwa kajian itu merupakan lagu lama alias untuk mengambil keuntungan semata.

Selanjutnya mengenai perkebunan kelapa sawit KUD Delima Sakti yang bekerjasama dengan PT IIS itu diakui Indra Mansyur pernah bermasalah dengan PT RAPP, namun dikarenakan kebun mereka lebih dahulu dibandingkan izin perkebunan kayu akasia milik RAPP, akhirnya perusahaan tersebut mundur.

“Dio itu bukan hutan produksi, tp di kata RAPP termasuk HGU mereka, utk itu sebagai penyelesaian dgn nya RAPP sudah buat surat keterangan bahwa sebelum HGU RAPP terbit sudah terlebih dahulu ada lahan madyarakat di dalam nya, dgn demikian RAPP menyatakan tdk ada masalah, cuma klo mau di lepaskan hrs melalui mentri makanya blm lepas tp pd prinsipnya tdk ada masslah, itu aja bentuk nya,” aku Indra Mansyur.

Penulis : Yusman
Editor : Hidayatullah

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.