GRH Beberkan Kejanggalan di KUD Delima Sakti, Ketua Koperasi Bungkam

oleh -68 views
Kebun Kelapa Sawit,
Kebun Kelapa Sawit,

RIAU LK (LK) – “Sepandai-pandainya menutupi bangkai, baunya pasti akan tercium juga”, pepatah itu diungkapkan Komunitas Gerakan Riau Hijau (GRH) terkait pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Delima Sakti di Desa Delik.

Kepada Lintaskriminal.co.id, Koordinator Umum GRH, Tauhid Ma’rifatullah, S.IP mengatakan bahwa pengelolaan kawasan HPT oleh Koperasi Delima Sakti yang bekerjasama dengan PT Inti Indosawit Subur (IIS) sudah mencapai puluhan tahun.

Tidak tanggung-tanggung, dalam waktu dekat kebun kelapa sawit tersebut memasuki masa replanting, artinya, diperkirakan kawasan yang tidak boleh dijadikan kebun kelapa sawit itu sudah dikelola sekitar 20 tahun.

“Kita sudah melakukan penelusuran langsung ke kawasan dan kantor Koperasi yang ada di Desa Delik, disana kita mendapat laporan diperkirakan setengah lahan KUD Delima Sakti ini tidak bisa dikeluarkan sertifikat oleh BPN, arti kata lahannya jelas berada dalam kawasan,” beber Tauhid.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pekan lalu, kembali diterangkan Tauhid terdapat beberapa persoalan fatal pada koperasi yang dibawahi Indra Mansyur yang juga anggota DPRD Pelalawan itu.

Diantaranya kebun kelapa sawit dengan luas lahan sekitar 1500 Hektare (Ha) itu disahkan dengan SK Bupati Pelalawan tahun 2015, beberapa anggota koperasi pada tahun pengesahan SK tersebut merupakan pejabat pemangku kepentingan.

“Dari penelusuran kita kemaren, terdapat banyak kejanggalan, diantaranya penguasaan jabatan Ketua koperasi seperti dinasti, ada nama-nama pejabat dalam SK yang keluar di atas kawasan HPT, kita juga menduga terdaoat beberapa nama fiktif,” papar Tauhid.

Selanjutnya, mengenai kasus Koperasi Delima Sakti yang pernah ‘dipeti eskan’ di Polda Riau disampaikan Tauhid pihaknya akan melakukan penelusuran ulang. Bahkan tidak akan segan-segan untuk melaporkan ulang kasus Koperasi Delima Sakti ke pihak kepolisian.

Bahkan, dengan luas lahan yang hampir mencapai 1000 Hektare itu dikatakan Tauhid dapat merugikan negara, selain pemasukan pajak, negara juga akan dirugikan dengan rusaknya ekosistem karena tidak sesuai dengan pemanfaatan.

“Kapolda yang sekarang kan baru, kalau berkasnya sudah tidak ada lagi, tentu akan kita laporkan ulang, paling lambat minggu ini kita sudah menelusuri kasus itu ke Polda, nanti kita bakal mengundang ahli untuk menghitung kerugian negara yang disebabkan koperasi ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Delima Sakti, Indra Mansyur masih bungkam dan belum memberikan keterangan kepada media ini, sebelumnya Anggota DPRD Pelalawan dua periode tersebut mengaku bahwa pernah bersengketa dengan RAPP, namun karena masyarakat lebih duluan mengelola kawasan HPT, akhirnya perusahaan bubur kertas mengalah.

“Dio itu bukan hutan produksi, tp di kata RAPP termasuk HGU mereka, utk itu sebagai penyelesaian dgn nya RAPP sudah buat surat keterangan bahwa sebelum HGU RAPP terbit sudah terlebih dahulu ada lahan madyarakat di dalam nya, dgn demikian RAPP menyatakan tdk ada masalah, cuma klo mau di lepaskan hrs melalui mentri makanya blm lepas tp pd prinsipnya tdk ada masslah, itu aja bentuk nya,” terang Indra melalui pesan Whatsapp.

Penulis : Yusman
Editor : Hidayatullah

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.