Rugikan Negara Miliaran Rupiah, Dua Pejabat PUPR Ditetapkan Sebagai Tersangka

oleh -34 views
Tersangka PUPR Pelalawan
Tersangka PUPR Pelalawan

RIAU (LK) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan akhirnya menetapkan dua orang tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan, Silpia Rosalina, SH, MH dalam sebuah press conference pada Kamis (30/6) kemarin.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan penyelidikan terhadap Kegiatan Paket 5 (lima) tahun 2020 yakni Penimbunan Lahan Lokasi MTQ Tingkat Provinsi Riau di Pangkalan Kerinci.

Adapun kedua tersangka yang ditahan penyidik yakni TRM yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan JN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut.

Kedua dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab atas peristiwa korupsi yang terjadi pada penimbunan areal MTQ senilai Rp 3,7 Miliar itu.

“Tersangka sudah kami tetapkan dan keduanya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan Kota Pekanbaru,” terang Silpia Rosalina yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Fuzthathul Amul Husni SH.

Pantauan media ini, usai menjalani pemeriksaan, kedua Tersangka TRM dan JN digiring ke mobil tahanan yang sudah disiapkan di depan Kantor Kejari Pelalawan untuk dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk setelah menjalani pemeriksaan di ruang Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pelalawan.

Menurut keterangan Silpia, kedua pejabat PUPR itu ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukannya kerugian negara dengan jumlah miliaran rupiah dalam kegiatan lelang tersebut.

“Kerugian negara yang timbul mencapai Rp 1,8 M. Proses penyidikan masih terus berjalan sampai saat ini,” beber Silpia.

Sebagai informasi tambahan, sebanyak 26 orang sudah diperiksa sejak awal Bulan Januari hingga pertengahan Maret 2022. Pemeriksaan itu berkaitan dengan proyek diduga sarat dengan korupsi.

Proyek bermasalah itu dikerjakan oleh perusahaan kontraktor dari PT Superita Indo Perkasa sebagai pemenang tender. Surat perjanjian kontrak nomor 620 tanggal 27 November 2020 yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020. Adapun konsultan pengawas dari perusahaan CV Althis Konsultan dengan nilai kontrak Rp 95,6 juta.

Terakhir, Kajari Pelalawan juga menegaskan bahwa proses penyidikan perkara ini terus berjalan. “Tidak menutup kemungkinan dan kedepan akan ada tersangka baru,” tutup Silpia.

Sedangkan, untuk kedua tersangka diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–undang Republik indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang–undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang–undang Republik Indonesia nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang–undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Penulis : Yusman

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.