Ngeri !! Keputusan KAN Pelangai Munculkan Tindakan Pidana

oleh -208 views

Sumbar,( LK ) — Bagai katak dalam tempurung.Mungkin seperti itu pepatah yang dapat menggambarkan sosok Dt enda kayo ambrisal, Sebagai seorang pengurus dari KAN pelangai kaciak kecamatan Ranah Pesisir kabupaten Pesisir selatan propinsi Sumatera barat.

Sosok Enda seperti seorang yang sudah paham akan semua permasalahan hukum baik hukum adat atau hukum negara( KUHAP dan KUHP).

Mungkin jika yang dibahas adalah hukum adat Minangkabau,Dt Enda Kayo Ambrisal sudah khatam.Walaupun dalam penerapan soal sengketa antara Baki Cs dan Imal Cs,Dt Enda Kayo mencoba memanupulasi hukum tersebut demi kepentingan kelompok tertentu.

Hukum adat adalah hukum yang berdiri sendiri dan tak sama dengan hukum Negara,Anehnya Dt Enda kayo berlagak seorang datuk dan juga pengacara yang paham akan hukum direpublik ini, Padahal jelas jelas hukum adat dan hukum negara tidak ada satupun kesamaannya.Hukum adat hanya bisa melakukan sanksi sosial sedang hukum negara akan ada hukuman tertentu bagi orang orang yang melanggar.

Salah satu indikasi mengisyaratkan Dt Enda bagaikan katak dalam tempurung adalah saat dirinya mencoba untuk mengintimidasi Wali Nagari agar mencabut surat yang telah dibuat dan di tanda tangan oleh Wali Nagari pelangai kaciak,

Kemudian Dt Enda meminta surat yang telah ada dilakukan perubahan sesuai hukum adat yang telah diambil keputusan,Padahal jika benar Wali Nagari telah salah dalam administasi maka hal itu bisa dirubah melalui keputusan Pengadilann Tata Usaha Negara,atau jika Wali nagari melakukan pelanggaran pidana maka harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri bukan oleh ucapan dan permintaan dari seorang Dt Enda Kayo.”

Adanya Intimidasi ini diperoleh media saat coba menghubungi Imal dan David
“Tadi Wali Nagari menyampaikan bahwa Dt Enda kayo datang menjumpai Wali Nagari,Saat itu Dt Enda meminta agar Wali Nagari merubah surat yang sudah dikeluarkan.karena permasalahan ini bukan pidana tapi perdata jadi wali jangan ikut campur tidak ada urusan wali di sini karena tanah ini Pusako,jadi Surat yang dibuat harus disamakan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KAN Pelagai kaciak.Cetusnya.”

Adanya informasi tersebut membuat awak media tergelitik supaya memperoleh kebenaran info tersebut,Awak media mencoba menanyakan hal itu pada Dt Enda Kayo Ambrizal melalui chat WhatsApp pribadinya menyampaikan bahwa informasi yang berhembus tersebut tidaklah benar Bahkan cenderung membalikan fakta sebenarnya yang terjadi.

“Tidak benar ada intervensi pada Wali nagari yang dilakukan oleh pihak KAN .Bagaimana mungkin Wali nagari bisa diinterversi.Semua adalah fitnah kejam yang telah disampaikan oleh orang yang tidak senang.

“Selain itu soal isu adanya dugaan permufakatan jahat serta dugaan suap antara kelompok baki Cs dengan KAN Pelagai adalah isu yang menyesatkan.Kami penguruskan tidak pernah menerima suap dari siapapun apalagi hanya untuk menegakan benang basah Tidak ada pernah sedikitpun terima uang agar bisa memenangkan Baki Cs”.

“Sumpah demi Allah itu semua adalah fitanh berat,Jika itu benar biarlah kami pengurus KAN dimakan sumpah Tapi jika itu hanya fitnah semoga Allah balikan fitnah itu pada orang orang yang telah berbuat keji tersebut”.

Saat mencoba menggali lebih dalam kebenaran yang ada,Tim media mencoba menghubungi nomor telepon Wali nagari.Media juga telah mencoba mengirim pesan chat pada Wali Nagari.Tapi hingga berita ini naik kemeja redaksi,awak media belum bisa mendapatkan jawaban.

Sengketa lahan yang kini makin meruncing.Dimana setelah adanya keputusan yang bertolak belakang antara Wali Nagari dan KAN mengakibatkan terjadinya perbuatan pidana pada lahan tersebut,Pondok dan tanaman yang telah dirawat oleh kelompok imel cs telah dirusak oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab Meskipun konflik lahan tersebut belum tuntas,tapi dengan azas pemisahan horizontal antara pidana dan perdata maka sudah seharusnya pihak berwajib bisa memberikan ganjaran setimpal pada perbuatan perbuatan teror dan pengrusakan tanaman yang telah ditanam.

Memang soal perdata harus melalui keputusan pengadilan soal hak atas tanah.Tapi dalam kasus pidana pengerusakan lahan sudah memenuhi unsur untuk bisa ditindak tegas.Tanaman yang dirusak adalah tanaman yang ditanam Imal cs.Tanaman yang bibitnya dibeli dengan uang dan dirawat dengan materi dan keringat namun dirusak oleh orang yang tak bertanggung jawab Selain itu pondok yang telah dibuat Imal Cs dilahan sengketa juga telah dirusak oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab.

Apapun alasanya kedua perbuatan tersebut adalah sebuah perbuatan pidana.Sudah seharusnya pihak berwajib untuk melakukan lidik sesuai Perkab Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan.Jika nanti dalam kasus itu ditemukan 2 alat bukti maka kewajiban dari kepolisian untuk bisa meningkatkan pada tahap sidik serta menentukan pasal yang telah dilanggar dan diproses sesuai KUHP yang telah diatur negara demi tegaknya keadialan dan terciptanya suasana yang kondusif.**

Penulis : AM
Editor : Eman Melayu

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.