Wali Nagari Pelangai Kaciak Buta Tata Kelola Pemerintahan

oleh -449 views

Riau,( LK ) — Suatu Tata Kelola pemerintahan yang buruk telah dipertontonkan oleh Wali nagari Palangai Kaciak Rahmadhani SPd.I kecematan Ranah Pesisir kabupaten Pesisir selatan Sumbar.

Wali nagari telah melakukan pembuatan administasi yang amburadul.Dimana surat yang sebelumnya dibuat lalu dicabut lagi.Anehnya baik surat keterangan yang pertama dan pencabutan tampa menyertakan alasan dan landasan hukumnya.

Tata kelola pemerintahan seperti ini mengindikasikan bahwa Wali Nagari tida paham tentang tata negara.Sebuah keputusan harusnya diambil dengan dasar dan pertimbangan yang jelas.Jika pun nanti keputusan itu ada revis juga dengan atuaran dan landasan hukum yang pasti.

Perubahan bukan didadasari dengan tidak mengetahui.Seharusnya sebagai orang yang dituakan selangkah dan ditinggikan setingkat apapun keputusan yang dikeluarkan sudah melalui proses pertimbangan yang matang.Jadi keputusan tersebut sudah bisa dipertanggung jawabkan pada masyarakat,negara dan tuhan Bukan keputusan “simsalabim” yang dibuat sesuai keinginan pemesanan.

Adanya kebobrokan administrasi oleh Wali nagari ini didapat awak media dari informasi David.Menurutnya Wali Nagari merombak lagi surat pernyataan yang baru saja dibuat.

“Wali Nagari telah mengubah lagi surat pernyataan soal tanah yang jadi masalah antara Baki Cs dan Imal Cs, Surat yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut awalnya adalah rimba belantara tak bertuan kini dirombak ulang oleh Wali Nagari Alasanya karena surat awal itu dibuat sebab Wali Nagari lalai dan tidak tahu Wilayahnya.”

“Anehnya surat itu dirombak setelah ada desakan dari Dt Enda kayo menjumpai Wali Nagari.Jadi kini Wali telah mengeluarkan surat pernyataan baru untuk menolak surat lama, saat dikonfirmasi wali nagari terkait hal tersebut sampai saat ini belum ada jawaban alias bungkam.”

Sungguh naif bila benar dalam pemerintahan Nagari Palagai punya pemimpin yang dalam administrasi asal jadi.Bagaimana bisa melakukan administasi yang baik jika tingkah polah dalam bertata negara tidak paham.Seharusnya pemerintah daerah bisa memberikan bekal pada Wali Nagari agar paham dalam tata kelola pemerintahan dan administasi.

Jika benar adanya perubahan surat pernyataan wali nagari dikarenakan dugaan intimidasi dan desakan Dt Enda kaya,maka sebagai seorang datuk dan juga guru Enda Kayo telah memperlihatkan contoh yang tidak pantas ditiru.Bagaimana mungkin seorang guru yang diberi amanat untuk membentuk karakter anak bangsa membuat contoh tak baik.Apa yang dilakukan Dt Enda kayo mengajarkan pada tunas bangsa bahwa demi tercapai tujuan apapun bisa dilakukan,baik intimidasi,teror,dugaan suap asal keputusan yang kita inginkan harus tercapai.Meskipun keputusan tersebut dibuat oleh lembaga yang masih belum diakui kebeadaannya.

Soal KAN Pelagai yang kini dualisme itu kami peroleh dari masyarakat.Menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya KAN Pelagai kini ada 2.

“KAN Pelagai saat ini telah terjadi dualisme kepemimpinan.Hanya saja Khabarnya KAN pimpinan Ketua Marwan Sutan Pariaman Rajo adat yang diakui dan resmi Sedang KAN tandingan tidak resmi dan belum terdaftar.”

Adanya administrasi amburadul dan keberadaan dualisme KAN coba ditanyakan pada salah seorang angota DPRD Pessel asal ranah pesisir Novermal.Namun jawaban yang disampaikan oleh Novermal terkesan tak ingin memperpanjang polemik dan dimasyarakat.Novermal berharap bahwa tokoh tokoh adat bisa kembali bersatu dan tidak terpecah belah.

“Mohon maaf adinda.Saya tidak bisa komentar banyak soal KAN Pelagai.Sebab saat ini saya hanya punya keinginan agar para ninik mamak bisa kembali bersatu.Usaha ini sang sedang saya lakukan sebatas kemampuan saya demi kepentingan masyarakat banyak.”

Jika benar bahwa Dt EndaKayo anggota KAN Pelagai yang masih belum diakui keberadaannya.Bagaimana bisa KAN tersebut membuat keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.Apapun yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang belum diakui keberadaannya tidak wajib bagi masyarakat untuk melaksanakan keputusannya.Sebab putusan dari sesuatu lembaga ilegal maka tidak akan ada legal standing didalamnya.Jadi keputusan yang dikeluarkan lembaga yang tidak diakui juga

Menelurkan keputusan yang tidak sah.Bagai pepatah orang keputusan lembaga tidak resmi sama dengan kecek bagai ketiak ular.**

Penulis : AM

Editor : Eman Melayu

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.