Hebat Demi Nusirwan PTPN V Berani Kucuran Bantuan 1 M Tampa Payung Hukum

oleh -47 views

Riau,( LK ) — Sejak Kopsa M Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kampar provinsi Riau diketuai oleh Nusirwan banyak keistimewaan yang diberikan oleh PTPN V pada koperasi tersebut,Selain konflik yang telah mereda dengan masyarakat, PTPN V juga ikut menalangi tagihan dari bank pada Kopsa M.

Diduga Tidak tanggung tanggung dana yang telah dikeluarkan demi mengatasi tagihan Kopsa M mencapai hingga 1 milyar lebih Hanya saja yang jadi masalah adalah PTPN mengeluarkan dana tersebut tidak ada payung hukum ataupun Mou dengan Kopsa M.Hanya berdasar kepercayaan saja PTPN V mau ikut menanggung beban tagihan Kopsa M.

Informasi adanya talangan dana yang diberikan oleh PTPN V pada Kopsa M diperoleh awak media dari Nusirwan, Menurut Nusirwan hal itu dilakukan PTPN V demi meringankan beban para petani sawit diPangkalan Baru.

“Sejak memimpin Kopsa M begitu banyak bantuan yang telah diberikan oleh PTPN V.Salah satunya adalah ikut membantu dalam melakukan pelunasan tagihan bank kepada Kopsa M, Bahkan saat ini bantuan yang telah diberikan oleh PTPN V telah lebih dari 1 milyar.

Bantuan tersebut diberikan karena tagihan kepada Kopsa M akan jatuh tempo pada maret 2023.Pertimbangan tersebut yang jadi acuan PTPN V mau menyalurkan dana”

“Dana tersebut bukan hibah dari PTPN V.Bantuan tersebut sebenarnya adalah hutang yang mesti ditanggung oleh Kopsa M setelah hutang di Bank Lunas.Namun soal dari mana sumber anggaran diperoleh itu PTPN V yang lebih tahu.

Sebab dalam bantuan tersebut tidak ada Mou ataupun perjanjian tertulis.Hanya kepercayaan jadi dasar pemberian bantuan talangan dana tersebut.”

“Bahkan menurut info sebenarnya hal ini tidak ada masuk dalam anggaran PTPN V .Jadi jika Kopsa M membantah soal dana tersebut pada PTPN V maka PTPN V akan sulit menjelaskan soal dana tersebut.Sebab pada dasarnya itu tidak ada payung hukum atau legal standing soal bantuan PTPN V, Hanya kebaikan dereksi yang mau memberikan bantuan Atas kebaikan tersebut tentu Kopsa M tidak akan melakukan pengingkaran pada bantuan tersebut.”

“Sah sah saja jika memang ada niat baik PTPN V yang ingin membina sebuah koperesi diwilayah kerjanya, Namun sebagai sebuah Lembaga atau Instansi negara sudah kewajiban dari PTPN V untuk melaksanakan administrasi secara baik dan benar.

“Anggaran yang diperoleh dan digunakan oleh PTPN V harus jelas dalam menggunakan.Sebab anggaran dari negara merupakan uang rakyat yang tidak bisa digunakan sesuka hati.Setiap anggaran tersebut harus ada dasar dan payung hukum yang jadi pedoman.

Namun jika angaran tersebut berasal dari saku pribadi para direksi PTPN V maka itu tidak ada larangana.Cuma tidak akan mungkin PTPN V mau kucurkan dana hinga 1 milyar lebih dari saku pribadi direksi,meskipun untuk untuk tujuan meredam gejolak masyarakat Pangkalan baru.Sebuah nilai yang besar jika berasal dari saku Pribadi.

Sudah seharusnya sebagai lembaga negara PTPN V memiliki neraca keuangan yang baik sesuai aturan undang undang.Jangan sampai PTPN V melakukan kegiatan yang melanggar undang undang.PTPN V harus bisa menjelaskan dan merinci setiap pengeluaran yang dilakukan,termasuk dana 1 Milyar yang diberikan pada Kopsa M ,PTPN V harus mempertanggung jawabkan semua angaran yang bersumber dari rakyat Indonesia.

Untuk memperoleh dasar hukum serta ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi dari bantuan PTPN V pada Kopsa M, awak media mencoba menanyakan hal tersebut pada Adi Sucipto Selaku Korwas Investigasi BPKP kantor perwakilan Riau Menurut adi pada prinsipnya lembaga negara harus ada dasar hukum dalam mengelola anggaran negara.

“Pada prinsipnya setiap keuangan negara harus ada dasar hukumnya Jadi setia lembaga tidak bisa menggunakan anggaran sesuka hati tampa ada dasar hukum”.

“Jika memang ada sebuah temuan dari suatu lembaga/ instansi terjadi penyimpangan anggaran maka harus berhadapan dengan hukum sesuai undang undang.

“Suatu temuan atau penyimpangan adalah pelanggaran terhadap pereturan yang telah dibuat negara.Sepanjang fakta yang terjadi tidak sesuai dengan kriteria atau peraturan peraturan yang ada,maka itu adalah penyimpangan.

Jangankan jumlah yang besar untuk penggunaan uang negara 1000 rupiah harus ada laporannya.Sebab uang tersebut berasal dari rakyat maka harus dipertanggungjawabkan pada rakyat melalui mekanisme dan aturan hukum”.

“BPKP memang ditugaskan oleh undang undang untuk melakukan audit pada setiap lembaga atau instansi negara.Audit tersebut bisa melalui permintaan penyidik ataupun laporan.Namun tidak harus menunggu permintaan penyidik untuk bisa melakukan audit.

Laporan dari masyarakat juga bisa jadi dasar untuk melakukan audit.Hanya saja jika audit dilakukan atas dasar laporan maka BPKP perlu melakukan telaah atau kajian.Hal itu dilakukan untuk jadi dasar layak atau tidak untuk melaksanakan audit pada sebuah lembaga/ instansi pemerintah.

Atas adanya informasi dari Nusirwan,awak media mencoba konfirmasi pada PTPN V soal bantuan 1 milyar tersebut Tim media mencoba mempertanyakan angaran senilai 1 milyar lebih kepada Rizki selaku Kabag Humas PTPN V melalui pesan whatsapp.Namun hinga berita ini tayang Rizki selaku Kabag Humas PTPN V tidak pernah memberikan klarifikasi.**

Penulis : AM

Editor: Eman Melayu

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.