Pimpin KAN Ilegal Datuk Pintu langik Tak Paham Adat Salingka Nagari

oleh -160 views

Sumbar,( LK ) — Kerapatan Adat Nagari Pelangai kecamatan Ranah Pesisir kabupaten Pesisir selatan propinsi Sumatera barat Pimpinan JJ Dt.pintu langit adalah KAN yang hingga kini belum diakui keberadaannya, Selain keberadaannya belum diakui,KAN pimpinan JJ Dt pintu langit juga tidak paham soal fungsi dan tugas KAN.

Padahal jika Jj datuk pintu langit mau sedikit belajar dan mencari tahu pasti akan memahami tupoksi KAN seperti yang telah diatur oleh Perda Sumbar soal tanah Ulayat.

Apa yang dilakukan Jj Dt pintu langit bak ibarat pepatah bapiki kapalang aka,ba ulemu kepalang paham(berpikir kurang  akal,berilmu kurang paham) Sehingga apa yang kini diperbuat oleh Jj Dt pintu langit membuat kaum palangai menjadi seperti bak kayu lungga pangabek,bak batang dikabek ciek.Sebuah sikap yang bisa memecah belah masyarakat yang ada disekitarnya.

Seharusnya Jj DT pintu langit sebelum mengakui sebagai ketua KAN harus paham dulu fungsi dan tugas KAN. Karena dalam Perda Sumbar soal tanah ulayat semua telah dijelaskan bahwa KAN dalam soal tanah ulayat tidak bisa mengambil keputusan,melainkan hanya sebagai fasilitator untuk mencari kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa soal tanah ulayat.

Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun­-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat, Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat, Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut, Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Dan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang, Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Mungkin hal itu yang tidak dipahami oleh KAN pimpinan datuk JJ bersama anggotanya.Wajar saja KAN tersebut tidak mengerti dan tahu topoksi dikarenakan KAN yang belum terdaftar.

Belum terdaftarnya KAN ini juga dibenarkan oleh salah seorang DT yang kini jadi pengurus KAN Palangai yang resmi, Pimpinan marwan Tuanku Sutan Pariaman Rajo Adat.menurutnya KAN pimpinan Jj Dt Pintu langik hingga kini belum terdaftar Saat ini untuk Pessel baru 36 KAN yang terdaftar dari 15 kecamatan.

“Sebenarnya KAN Pelangai awalnya adalah satu.Namun dikemudian hari Jj Dt pintu langik mendeklarasikan pula KAN pelagai tandingang Padahal sesuai aturan silsilah  dan Perda seorang indiko ketek tidak bisa jadi Ketua KAN”

“Pemilihan ketua KAN sudah didasari pedoman seluruh ninik mamak yang terdiri dari empat penghulu pucuk Keempat penghulu pucuk itu adalah melayu,kampai,lareh nan batigo,panai.Pemilihan tersebut sesuai undang undang yang berlaku.

“Semua itu adalah aturan dari adat salingka nagari Apa yang kini dilakukan Dt Jj pintu langik adalah sebuah pemaksaan kehendak, Dt pintu langik telah melakukan pembohongan adat kepada masyarakat, Walaupun saat ini telah banyak masyarakat sadar dengan kebohongan Jj datuk Pintu langik.Namun tetap saja Jj datuk pintu langik telah memecah belah masyarakat adat.”.

Jika keberadaan KAN pimpinan JJ datuk pintu langik adalah organisasi yang tidak terdaftar dan diakui tentu semua keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut tidak ada dasarnya Apalagi jika dalam menyelesaikan persolan ulayat,sebagai lembaga tidak terdaftar maka KAN pimpinan Jj datuk pintu langit tidak bisa mengambil sikap adat Apalagi menjadi hakim atau pengadilan, Sebab pada dasarnya KAN tidak ada ligitimasi untuk mengadili,tugas KAN dalam kampung hanya untuk meluruskan persoalan.Jika ada pihak yang tidak terima dan menolak KAN maka KAN tidak bisa memaksakan kehendaknya.

Sudah saatnya KAN pimpinan Jj Dt pintu langik bisa legowo dan ikut pada lembaga yang telah terdaftar supaya tidak terjadi perpecahan dimasyarakat, Sebagi seorang datuk harusnya Jj datuk Pintu langik dan kawan kawan jangan jadi benalu dalam nagari.

Saatnya Jj Dt pintu langik dan kawan kawan banyak memahami arutan adat dan aturan dalam bernegara supaya bisa menjadi embun penyejuk ditengah tengah masyarakat.Biar nanti kata kata dan keputusan yang keluar dari mulutnya tidak seperti bakato bak belalai gajah,babicaro bak katiak ula.

Selanjutnya tidak sampai disitu awak media mencoba konfirmasi kepada Datuk JJ  dengan meminta kontak melalui sekretarisnya cukup disayangkan sampai saat ini belum Juga ada jawaban sampai berita ini di tayangkan.**

Bersambung ….

Penulis : AM

Editor : Eman Melayu

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.