Sekda Pessel”Pemkab Selalu Lakukan Pembinaan dan Pembekalan Wali Nagari”

oleh -105 views

Sumbar,( LK ) — Pemerintah Kabupaten punya kewajiban dalam memberi pembinaan dan pelatihan kepada Wali Nagari atau kepala desa, Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Nagari atau desa dalam melaksanakan pemerintahannya Sebagai ujung tombak dalam pemerintahan Wali nagari punya tugas cukup berat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Hal bisa tercermin dari Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Wali nagari / kepala desa adalah sebuah jabatan terendah dalam sistem pemerintahan, Jabatan politis tersebut dipegang seseorang dalam jangka 6 tahun dan bisa dipilih kembali sebanyak dua kali sesuai aturan undang undang Sebagai jabatan politis banyak para Kepala desa atau Wali Nagari yang hanya bermodalkan massa dukungan Tampa punya kompetensi ilmu pemerintahan yang memadai.

Permasalahanan tata kelola ini makin runyam jika Wali nagari memilih para pembantu dengan modal kedekatan dan balas budi.

Salah seorang Wali Nagari yang diduga kurang paham tata kelola pemerintahan adalah Wali Nagari Palangai Kacik kecamatan Ranah Pesisir kabupaten Pesisir selatan propinsi Sumatera barat.

Dimana Wali nagari dalam membuat sebuah surat keputusan tampa dasar dan aturan yang jelas Lebih lucu lagi keputusan yang telah dibuat tampa dasar tersebut dicabut lagi oleh Wali Nagari tampa dasar pertimbangan yang jelas juga, Padahal sebagai sebuah keputusan yang punya konsekwensi hukum sudah seharusnya Wali Nagari menyampaikan  dasar dasar  dan pedoman sehingga keputusan tersebut dibuat.

Masih adanya Wali Nagari yang diduga kurang paham akan administrasi negara yang baik dan benar,membuat awak media mencoba mengkonfirmasi sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemkab Pesisir selatan melalui  Sekda Pessel Mawardi Roska.

“Menurut Sekda Pessel Pemkab selalu melakukan pembinaan dan pembekalan yang kontinu dan berkesinambungan Hal itu dilakukan oleh Pemkab Pessel agar semakin meningkatkan kapabilitas dan keahlian nagari dalam mengelola pemerintahannya.

“Pemkab Pessel selalu berupaya meningkatkan Sumber daya manusia yang ada, Upaya itu terus dilakukan secara berkesimbungan dan berkelanjutan.

Pemkab Pessel sadar bahwa perkembangan dan aturan aturan yang ada selalu ada perubahan dan perbaikan demi kemajuan bangsa Tentu pembekalan SDM adalah prioritas utama agar bisa menciptakan SDM yang baik dan  handal.”

“Pemkab juga tidak lupa melakukan pembinaan pada Walinagari sebagai unsur pemerintah didaerah, Pembinaan tersebut terus dilaksanakan baik dengan cara pelatihan maupun bimbingan setiap saat,oleh Camat maupun tenaga ahli yang kompeten Meskipun secara hirarki Wali Nagari bukanlah bawahan dari camat namun tugas pembinaan tetap diamanatkan pada Camat sebagai perpanjangan tangan dari Pemkab Pessel”.

“Soal panduan dalam pembinaan wali nagari sudah ada format dan model model agar sama dan berkesesuaian.

Pembekalan tidak hanya diberikan pada Wali Nagari,tapi Pemkab Pessel juga melakukan pembinaan dan pelatihan pada perangkat lainnya baik Sekretris Nagari maupun para kaur, Selain pembinaan juga diberikan pembekalan melalui seminar,workshop,pelatihan dan lainnya”.

“Dalam kehidupan bernegara dan beradat memiliki batasan batasan antara pemerintah Nagari dan juga pemerintah adat, Jadi Wali Nagari maupun pemerintah adat harus bisa mengambil tempat sesuai topoksi masing masing Sebab keduanya telah ada aturan dan wewenang masing masing ,Kedua belah pihak tidak bisa dicampur adukan satu dengan yang lain, Soal batas wilayah , surat keterangan lokasi tanah dan juga status tanah adalah kewenangan dari wali nagari.

Tentunya Pihak lain tidak bisa mencampuri hal tersebut, Tapi soal sako dan pusako itu adalah wewenangan pemerintahan adat,Hal itu juga ada aturan dan pedoman tersendiri Wali Nagari juga tidak bisa mencampurinya Maka masing pihak harus paham tugas dan kewajiban masing masing.

Sebuah pernyataan yang tegas dari Mawardi Roska selaku Sekda Pessel “Tentu bukan hal yang mengherankan karena Mawardi Roska sudah kenyang makan asam garam berkecimpung dipemerintahan hingga dipercaya menjadi Sekda di Kabupaten Pessel,Wali Nagari maupun KAN tidak boleh mengintervensi tugas dan kewajiban dari masing masing pihak Selain itu Mawardi Roska juga menyampaikan jika terjadi sengketa perdata bisa diselesaikan lewat KAN ataupun pengadilan.

“Jika terjadi sengketa soal sako dan pusako KAN bisa mengambil peranan sebagai salah satu solusi untuk bisa mencari penyelesaian, Sesuai Perda Sumbar soal tanah ulayat KAN bisa menjadi inisiator dalam mencari mufakat dan jalan terbaik secara kekeluargaan.

Ini tak lepas dari falsafah masyarakat minang adat salingka nagari,bajanjang naik batanggo turun, KAN punya peranan untuk menjadi mediasi dan penegah demi mencari mufakat agar masalah ulayat dapat solusi terbaik bagi kedua belah pihak Jadi KAN bertugas mencari jalan terbaik  untuk bisa diterima oleh yang bersengketa secara kekeluargaan dan musyawarah.”

“Jika memang ada pihak pihak yang tidak terima dengan keputusan KAN juga tak bisa dipaksakan Pada dasarnya secara yuridis peradilan adat memang belum diakomodir dan diakui oleh undang undang Sebab peradilan adalah semua yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung ,Ini sesuai undang undang no 48 tahun 2009 pasal 18 tentang kekuasaan kehakiman.”

Tata kelola yang jelas antara pemerintah dan masyarakat adat apabila masing masing pihak paham dan tahu aturan,tugas dan fungsi masing masing Kesadaran kedua belah pihak akan menimbulkan harmonisasi dan  tidak akan  menimbulkan persinggungan serta  gesekan, Sebab baik Wali Nagari maupun KAN adalah sebuah wadah yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat, Hanya saja jika ada pihak pihak yang tidak paham akan tupoksi masing masing maka akan bisa menjadi sumber perselisihan dan perpecahan bagi masyarakat, Apalagi jika ada sebuah lembaga yang belum diakui mencoba untuk mengintervensi pihak lain demi kepentingan tertentu.

Mawardi roska disaat yang sama turut mengementari soal intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh simpatisan  Wali Nagari Palangai Kacik, Menurut Mawardi hal itu tidak pantas dilakukan “Jurnalis adalah empat pilar dalam bernegara”Jurnalis merupakan kontrol sosial ditengah tengah masyarakat.Mereka ditugaskan oleh undang undang untuk menyampaikan segala hal yang tengah dan telah terjadi dimasyarakat Berita yang disampaikan oleh wartawan adalah hal reel yang terjadi dan  diperoleh dari berbagai sumber yang kridibel.

“Wartawan merupakan profesi yang istemewa dan punya kedudukan lebih,Ini ditandai dengan dibuatkan undang undang khusus bagi para jurnalistik Berbeda dengan profesi lainnya.”

“Saat bertugas media tidak boleh diintervensi dan diintimidasi Hal ini melanggar undang undang ,Jangankan wartawan, pada masyarakat saja aksi teror dapat dijatuhi hukuman apalagi pada wartawan yang sedang bertugas Bahkan dalam undang undan pers tegas menyatakan bahwa pihak pihak yang mencoba menghalang halangi tugas jurnalistik bisa dipidana serta denda hingga 500 juta rupiah.”

“Jadi jika benar ada intimidasi oleh simpatisan Wali nagari Palangai Kacik kecamatan Ranah pasisi maka pemkab Pessel sangat menyayangkan sikap tersebut, Apalagi jika yang melakukan hal tersebut seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah dibekali ilmu serta paham aturan aturan yang ada, Jika ada keberatan dengan pemberitaan bisa meminta hak jawab pada media tersebut bukan malah mengintimidasi Langkah melalui hak jawab  lebih bijak dari pada intimidasi.”

“Soal munar yang melakukan intimidasi pada wartawan “saya selaku Sekda Pessel tidak kenal  atau belum pernah jumpa dengan yang bersangkutan” Mungkin Munar ini bukan pegawai kabupaten Pessel, Bisa jadi Munar adalah pegawai (ASN) pusat, Namun jika benar munar pegawai pemkab Pessel maka nanti pemda akan melakukan pembinaan demi kenyamanan bersama.”

Selain merespon soal oknum simpatisan Wali Nagari Palangai kacik yang melakukan intimidasi,Sekda pessel juga menyampaikan sebuah pesan moral untuk kita bersama, Sebuah  pesan yang jika dihayati dan dilaksanakan dengan benar akan bisa menjadi embun penyejuk ditengah tengah masyarakat.

“Arogansi dan kesombongan harus dijauhkan dari diri,Tapi semua kembali pada karakter masing masing orang Jabatan yang tinggi,pendidikan dan gelar yang panjang,status sosial,kekayaan dan ilmu pengetahuan tidak akan bisa membuat orang bisa mengontrol diri dan lawan hawa nafsu.

Potensi setiap orang untuk arogan pasti ada Cuma iman dan kontrol diri yang bisa mengendalikannya.”Nilai nilai agama yang ditanamkan sejak kecil bisa jadi benteng dari arogansi”Selain itu orang harus sadar hakikat hidup sebagai manusia Siapa kita,untuk apa kita diciptakan,dari mana asal dan kembali kemana kita harus bisa dipahami, Setiap orang harus bisa muhasabah diri, Apa yang akan disombongkan dalam dunia ini Semua yang ada pada diri kita adalah titipan allah  SWT dan suatu saat akan diambil lagi oleh Allah SWT,”tutup Mawardi Roska.

Untuk mengetahui tentang status kepegawaian Munar( simpatisan Wali Nagari Palangai Kacik) kami pun mencoba menggali informasi dari ASN diPessel.Kami pun memperoleh data dan informasi bahwa Munar ternyata benar bukan  ASN Pemkab Pessel. Status ASN munar ternyata adalah sebagai seorang Kordinator kecamatan dari Kantor Pusat Statistik Pessel.Munar adalah ASN dibawah pimpinan Yudi Yos Elvin SSi,MSi.Jika benar Munar adalah ASN pusat tidak seharusnya Munar berbuat dan mengangkangi aturan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.**

Penulis : AM

Editor : Eman Melayu

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.