Pengamat Hukum, Tony Chaniago SH : Ketua Pokdarwis Husni Mubarak Bisa Dijerat Pasal 359 KUHP Tentang Kelalaian

oleh -98 views

Riau,( LK ) —  Terkait dengan adanya bantahan yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Teluk Jering ( Pulau Cinta), Husni Mubarak, bahwa perbuatan mereka tidak ada melanggar hukum mendapatkan sanggahan dari  Pengamat Hukum, Tony Chaniago SH, bahwa perbuatan mereka bisa dijerat pasal 359 KUHP.

” Kita mengamati ada unsur kelalaian dari Panitia Pengelola, ada berapa Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan pengunjung yang mereka lalaikan, hingga mengakibatkan nyawa orang beberapa kali melayang di lokasi wisata Pulau Cinta itu,” ucap Tony Chaniago SH.

Dimana, kata Tony, disebut dalam pasal 359 berbunyi : Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Objek wisata Pulau Cinta itu retribusinya dikutip oleh Pokdarwis, berarti keselamatan pengunjung tanggung jawab penuh dari panitia ini. Terkait dengan adanya korban jiwa Pokdarwis harus bertanggungjawab.

Apa lagi, pernyataan kelalaian Pokdarwis ini didukung atas temuan Dinas Pariwisata, Zulia Darma, yang menemukan beberapa SOP alat keselamatan Pulau Cinta tidak ada dan sebagian ada rusak, salah satunya jaring pembatas dan juga tidak pengawas minim.

Apa lagi, kelalaian ini juga didukung oleh beberapa media yang menyorot keteledoran Panitia Pokdarwis. Kemudian satu lagi peryataan Kepala Desa Teluk Kenidai juga sudah beberapa kali menyurati Ketua Pokdarwis untuk meningkatkan keselamatan pengunjung agar tidak ada lagi korban jiwa, akan tetapi tidak ia gubris.

” Menurut saya ini unsur kelalaian Pengurus Pokdarwis sangat nyata. Terkait dengan adanya korban jiwa ini, penegak hukum harus menindak tegas Pokdarwis ini,” ucap Tony.

Apa lagi, informasi yang beredar Surat Keputusan ( SK) mereka juga sudah di cabut oleh Pemerintah Desa Teluk Kenidai ” Kalau benar dicabut, segala aktifitas pungutan retribusi atau parkir atau entahlah apa namanya di Pulau Cinta itu masuk dalam unsur Pungutan Liar.

” Kalau dipaksakan untuk membuka tanpa ada izin, tentu nantinya jatuhnya pungli. Apa lagi saya dengar Ninik mamak juga tidak merestui selaku pemegang Ulayat” ucap Tony lagi.

Selain pidana, sanksi administratif juga perlu terhadap tempat wisata Pulau Cinta ini yakni pencabutan izin. Sebab, kita menilai tempat wisata ini tidak memikirkan keselamatan pengunjung. Berikut aturan yang mengatur terkait administratif :

Dikatakannya secara administratif landasan yuridis bisa ditemukan pada Pasal 63 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjelaskan bahwa dalam ayat (1) di mana setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.

Selain itu pada ayat 2 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; dan pembekuan sementara kegiatan usaha.

Dalam Pasal 26 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur kewajiban pengusaha pariwisata untuk memberikan keselamatan wisatawan yaitu setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.

“Dalam hal ini pengusaha/pengelola pariwisata berkewajiban untuk memenuhi semua yg diatur dalam Pasal 26 terutama keselamatan wisatawan yg merupakan prioritas utama bagi pengusaha/pengelola dalam pengelolaan objek wisata tersebut namun hal itu tampaknya tidak dilakukan di tempat wisata ini,” tegas Tony.

Penerapan sanksi administratif yang paling relevan dalam kasus ini menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning ini adalah pembekuan sementara kegiatan usaha saat penyelidikan dan penyidikan, termasuk evaluasi yang harus dilakukan dinas pariwisata Kabupaten Kampar terhadap perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan untuk memberikan efek jera sekaligus menghindari terulangnya kejadian serupa.

Penyataan Tony keluar atas respons , Husni Mubarak yang menyebutkan semua hal yang terjadi di Pulau Cinta tidak ada permasalahan pidana di sana. Meskipun, disana telah terjadi hilangnya nyawa manusia.

“Apa yang kami lakukan selama ini tidak ada satupun perbuatan melanggar hukum. Meskipun kami memang kurang respon atau masukan dari kadis pariwisata.

Jadi masih ada beberapa SOP keselamatan yang kami abaikan. Tapi kedepan hal itu akan kami perbaiki,” kata Husni Mubarak.

“Namun meskipun ada sedikit kelalaian disana, kami yakin bahwa tidak ada yang akan bisa membawa pada jalur hukum,”  kata Husni Mubarak kepada rekan-rekan media, apa lagi ia merasa kebal hukum. * Rilis*

Editor : Eman Melayu

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.