Tidak Terima SP3 Ijazah Palsu di Polres 50 Kota Payakumbuh, Tiga Lowyer Laporkan Kembali Ijazah Palsu Bupati Kepolda Sumbar

oleh -543 views

SUMBAR,( LK ) —- Hilmi Dt.Maro merupakan pelapor dugaan Ijazah Palsu Bupati Kabupaten Limapuluh Kota terpilih (Dt.S) Ke Polres 50 Kota pada tanggal 29 Desember 2020 yang lalu.

Pada 15 Juli 2021 Polres 50 Kota melakukan gelar perkara Selanjutnya pada 16 Juli 2021 Polres 50 Kota menetapkan dan menerbitkan SP3 Lid (Surat Penghentian Penyelidikan) yang sudah di terima oleh Hilmi Dt.Maro pada hari yang sama 16 Juli 2021 dengan Nomor : S.Tap / 10 / VII / Tes 1.9 / 2021.

Setelah menerima Surat Ketetapan dari Polres 50 Kota tersebut Hilmi Dt.Maro segera berkonsultasi dengan tiga orang Kuasa Hukumnya dan Senin 26 Juli 2021 Hilmi Dt.Maro yang di dampingi tiga Kuasa Hukumnya resmi melaporkan Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Bupati 50 Kota tersebut Ke Polda Sumbar yang berkas pengaduannya diterima oleh Sekretariat Umum (Sektum) Polda Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Hilmi Dt.Maro yang di kirim ke Media dan beberapa dokumen lainnya, bahwa tiga Kuasa Hukum yang mendampingi beliau adalah : Adril SH, Zulhefrimen SH dan Irwan SHI.MH.

Adril SH salah seorang Kuasa Hukum Hilmi Dt.Maro mengatakan : ” Selaku warga negara yang baik, Hilmi Dt Maro berhak dan bertanggung jawab menyampaikan setiap adanya dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh siapapun dalam rangka membantu negara untuk menegakkan hukum ” ungkapnya via WA, Senin 26 Juli 2021.

“Artinya,dengan terbitnya SP2 Lid Polres 50 Kota terkait dengan Laporan Dugaan pemalsuan ijazah atas nama Safaruddin, Pelapor melalui kuasa hukumnya merasa hak Pelapor telah terabaikan, sebab pemeriksaan yang dilakukan penyelidik Polres 50 Kota terhadap bukti bukti yang diajukan Pelapor kurang digali secara mendalam, akibatnya inti persoalan yang semestinya menjadi keseriusan penyelidik untuk mendapatkan kebenaran faktual menjadi terabaikan ” tukuk Irwan SHI.MH

Dengan sanggahan atau bantahan, menurut Zulhefrimen. SH, salah seorang kuasa hukum lainnya bahwa : ” Hilmi Dt. Maro, kita serius untuk menegakkan kebenaran informasi terkait laporan pelapor.

“Lebih lanjut kuas hukum menyampaikan bahwa Jangan sampai berita dan informasi yang telah menyebar di tengah tengah masyarakat ini tidak jelas dan kabur,Ungkapnya.**

Oleh karena itu dengan laporan ke Polda kita meminta Kapolda serius dalam memeriksa ulang penyelidikkan perkara tersebut agar kepastian hukum ditemukan, sehingga masyarakat di Limapuluh Kota pun menjadi tenang ” pungkasnya.

Adapun yang tercantum dalam Surat Kuasa yang di kuasakan kepada Kuasa hukumnya bahwa Substansi Pelaporan Ke Polda Sumbar ini oleh Hilmi Dt.Maro adalah Dugaan Membuat Surat Palsu / Memalsukan Surat berupa Ijazah dan Surat Keterangan Kelulusan Tingkat SD oleh Dt.S yang beralamat di Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo, Kec.Harau, Kab.50 Kota, yang di pergunakan oleh Dt.S untuk kepentingan Pencaleg-an Legislatif Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan Pendaftaran Bakal Calon Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam pasal 263 dan 264 KUHP serta UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam Pelaporannya Ke Polda Sumbar dan tidak menutup kemungkinan untuk sampai ke Mabes Polri Hilmi Dt.Maro dan Kuasa Hukum mengajukan bukti bukti surat dan saksi saksi.

Dengan Laporan Hilmi Dt.Maro Ke Polda Sumbar ini, babak baru dugaan Ijazah palsu Memasuki babak baru yang pengungkapan dan Pendalaman Laporan tersebut di Polda menjadi Perhatian dari seorang Pemerhati Politik Luak Limapuluh Kota.

Dendy yang akrab disapa ini dalam keterangannya mengatakan “bahwa yang di sampaikan oleh Bupati 50 Kota di beberapa media Online beberapa waktu lalu adalah Statemen politik Bupati bukan Fakta hukum , kalau memang Ijazah beliau (Bupati.red) asli, sampai saat ini Bupati 50 Kota belum pernah mempublikasikan secara terbuka Ijazah beliau yang asli (PGAN-4 tahun) kepada masyarakat, jadi sebagai Anak Nagari Luak 50 Mari sama sama tunggu dan kita ikuti Proses hukum di Polda Sumbar dan kami berharap Polda Sumbar dapat mengungkap kasus ini agar kepastian hukum terlihat jelas serta jangan ada hukum tajam kebawah dan tumpul Keatas” Tegasnya.**

Tim FPII Sumbar

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.