Pilkades Serentak, Ini Saran Indra Mansyur untuk Pemerintah Daerah Pelalawan

oleh -402 views

RIAU (LK) – Kendati Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pelalawan akan digelar pada Oktober 2021 mendatang, namun hal ini sudah mulai hangat diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat, terutama di daerah yang jabatan Kadesnya telah berakhir.

Berdasarkan regulasi yang ditetapkan, Kepala Daerah atau Bupati Pelalawan diwajibkan untuk menunjuk satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai ganti Kepala Desa (Kades) sementara waktu atau Pejabat Sementara (Pjs) hingga pelaksanaan Pilkades serentak selesai dan menghasilkan Kades baru.

Nah, yang jadi perbincangan masyarakat saat ini adalah siapa ASN yang bakal ditunjuk Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Pelalawan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) sebagai Pjs, pasalnya ada kabar tidak sedap mengatakan ada beberapa yang tidak patut untuk menjalankan roda pemerintahan terdepan tersebut.

Menurut Mulyana (41) salah seorang warga Pelalawan kepada Lintaskriminal.co.id mengatakan ada desas-desus bahwa pemerintah melalui tim sukses akan menunjuk ASN yang tidak memiliki latar belakang pemerintahan, hal itu tentunya bakal merusak laju pemerintahan desa.

“Saat ini informasi beredar bahwa ada tim sukses menunjuk atau memilih Pjs, bahkan sudah ada nama-nama ASN yang akan dilantik menjadi Pjs tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mul juga mengatakan boleh saja pemerintah ataupun tim sukses menunjuk langsung pengganti Kades tersebut, namun hendaknya harus memperhatikan latar belakang dari ASN yang bakal memegang tampuk pimpinan selama 3 bulan kedepan itu.

“Kabarnya ada beberapa ASN yang berasal bukan dari pemerintahan bakal menjabat sebagai Pjs, salah satunya seperti oknum guru, hal ini sebaiknya dipertimbangkan lagi,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang Anggota DPRD Pelalawan, H Indra Mansyur kepada Lintaskriminal.co.id menyebutkan bahwa siapa yang ditunjuk dan dipercaya menjabat sebagai Pjs itu adalah wewenang penuh dari kepala daerah.

Karena menurut Politisi Golkar itu, meskipun sementara, Pjs itu haruslah orang yang sudah dikenal dan dianggap mampu oleh kepala daerah, karena komunikasi antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik.

“Itu wewenang penuh kepala daerah, tapi harus ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah, terutama dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pelalawan kedepannya,” jelas Indra.

Selanjutnya, mengenai beberapa nama ASN bukan berlatar belakang pemerintahan yang mencuat ke tengah masyarakat, Indra Mansyur menyarankan pada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang orang-orang tersebut, sebab menyandang status Pjs Kades bukanlah hal yang mudah.

Dalam menunjuk Pjs, Indra menyarankan pemerintah lebih menitikberatkan pada ASN putra daerah atau orang yang betul-betul mengenal latar belakang dan tipikal dari masyarakat tempatan, sehingga saat jadi permasalahan lebih mudah untuk menyelesaikannya.

“Kita menyarankan agar yang ditunjuk nanti adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pemerintahan, sebisa mungkin ASN tempatan dan kalaupun tidak, Pjs itu harus memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan roda pemerintah desa,” pungkasnya.

Penulis : Yusman

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.