Acungan Jempol, Kejari Pelalawan Kembali Sita Kerugian Uang Negara

by -126 views

RIAU (LK) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan patut mendapat acungam jempol, bagaimana tidak, berkat kerja keras yang dilakukan bagian Pidana Khusus (Pidsus) Korps Adhyaksa berhasil menjalankan perannya dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), uang sebesar Rp 500 juta dikembalikan pada negara, Rabu (29/7).

Informasi yang dihimpun Lintaskriminal.co.id, uang pengganti tersebut disita dari terpidana Tengku Al Azmi. Al Azmi merupakan salah seorang terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan lahan untuk perluasan lahan perkantoran di Kompleks Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran (TA) 2007, 2008, 2009, dan 2011.

Saat kejadian, Tengku Al Azmi merupakan staf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten dan dinyatakan bersalah oleh hakim dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp350 juta subsidair 4 bulan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp926.687.600 subsidair 5 tahun kurungan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan, Nophy T Suoth melalui Kasi Pidsus, Andre Antonius kepada Lintaskriminal.co.id mengatakan eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan lahan komplek Bhakti Praja.

“Uang pengganti itu diserahkan langsung oleh pihak keluarga terpidana (Al Azmi) sebesar Rp500 juta dan selanjutnya oleh Bendahara Penerima Kejari Pelalawan disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci,” ungkap Andre.

Kendati belum semua uang pengganti kerugian negara itu dibayarkan pihak keluarga, sebagai eksekutor Andre mengaku yakin dapat menyelesaikan eksekusi tersebut.

“Masih ada sisa dan pihak keluarga berjanji akan segera melunasi uang,” beber mantan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau itu.

Sebagaimana diketahui, perkara yang bergulir dan menyeret 8 nama diantaranya Tengku Azmun Jaafar (mantan Bupati Pelalawan), Marwan Ibrahim (mantan Wakil Bupati Pelalawan), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan, Syahrizal Hamid, Tengku Kasroen (mantan Sekretaris Daerah Pelalawan) Lahmudin (mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pelalawan), dan Tengku Al Azmi (Kasi BPN Pelalawan), Tengku Alfian (PPTK) dan terakhir adalah Rahmat (Staf Dispenda).

Sementara itu, kasus pengadaan lahan Bhakti Praja itu mencuat setelah Pemkab Pelalawan kembali menganggarkan uang ganti rugi perluasan lahan dalam APBD TA 2007, 2008, 2009 dan 2011, padahal lahan Bhakti Praja itu sudah dibeli dan dibangun sejak tahun 2002 silam.

Dalam kasus ini negara dirugikan sebesar Rp 38 miliar, sedangkan nama-nama pejabat yang disebut tersandung kasus tersebut sudah ada yang bebas dan sebagian masih menjalani hukuman di hotel prodeo.

 

Penulis : Yusman

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *