Ada Joki Perjalanan Dinas di DPRD Pelalawan, Pegawai Mulai Krasak-krusuk

oleh -258 views
Ilustrasi Korupsi
Ilustrasi Korupsi

RIAU (LK) – Sejumlah pegawai di Sekretariat Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan mulai krasak-krusuk terkait pemberitaan jasa joki (orang suruhan) yang selama ini dimanfaatkan sejumlah wakil rakyat tersebut.

Kepada Lintaskriminal.co.id salah seorang pegawai honorer di Setwan dengan inisial AW merasa telah ditekan sejumlah pegawai karena dianggap telah membuka rahasia joki pada wartawan.

Padahal AW mengaku sama sekali tidak pernah berbicara dengan wartawan terkait rahasia joki yang selama ini menjadi penghasilan sampingan bagi pegawai di DPRD Pelalawan.

“Siapa yang memberikan informasi Joki itu kepada bro?, gara-gara berita itu saya merasa ditekan oleh beberapa rekan saya di kantor,” ujar AW kepada wartawan Lintaskriminal.co.id yang tidak lain adalah kenalan AW.

AW yang merasa tidak pernah membuka informasi tersebut mengaku mulai risih dengan pertanyaan rekan satu pkerjaan dengannya di Setwan DPRD Pelalawan.

Kendati demikian kepada wartawan media ini AW mengaku tidak mengetahui istilah joki yang biasa digunakan sejumlah wakil rakyat untuk mengambil uang perjalanan dinas tersebut.

“Kalau untuk istilah joki itu saya tidak penah mendengar hal itu, saya disini bekerja hana sebagai pegawai rendahan,” ujar pria yang mengaku tidak pernah menjadi joki itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, modus menggunakan jasa joki untuk perjalanan dinas fiktif oleh anggota DPRD di sejumlah kabupaten/kota mulai diungkap oleh Polisi dan Kejaksaan Negeri (Kejari), bahkan sebagian kasus sudah sampai ke meja hijau. Pengungkapan itu berdasarkan laporan masyarakat dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Modus menggunakan jasa joki itu juga sering digunakan oleh Anggota DPRD Pelalawan Periode 2014/2019 dan peran joki adalah untuk melengkapi surat pertanggung jawaban (SPJ) dalam setiap kali perjalanan.

Narasumber yang ingin namanya dirahasiakan itu mengungkapkan bahwa dalam satu kali perjalanan dinas biasanya jasa sang Joki akan dihargai dengan uang sekitar Rp 1,5 juta, tentunya seluruh kelengkapan SPJ untuk anggota DPRD yang digantikannya lengkap untuk dipertanggungjawabkan.

“Intinya dalam satu kali perjalanan Joki dapat Rp 1,5 juta dan itu biasanya diterima di awal,” ujar pria yang mengaku hampir setiap tahun selalu dapat menjadi joki perjalanan dinas tersebut.

Dikatakannya, perjalanan dinas fiktif itu cukup sulit untuk dibongkar, pasalnya seluruh SPJ selalu lengkap dan tidak ada yang kurang, bahkan untuk perjalanan yang menggunakan maskapai penerbangan bisa dikelabui dengan cara scan KTP dan menukar photo, artinya boarding pass pun atas nama anggota dewan yang bersangkutan.

Dan yang lebih mudah lagi, pria paruh baya itu mengaku lebih senang jika bisa menggantikan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas melalui darat seperti ke Jambi, Sumatera Barat dan Palembang, sebab SPJ yang dipersiapkan tidak terlalu banyak dan waktu yang dihabiskan tidak terlalu lama.

“Kalau perjalanan seperti ke Sumbar, waktu perjalanan bisa dipotong, paling lama 2 hari sudah selesai, jadi lebih mudah. Yang sulit itu kalau menggunakan penerbangan seperti ke Jakarta, karena waktu pulang dan pergi itu harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” bebernya.

Penulis : Jusman

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *