Lintaskriminal.co.id – Persidangan kasus Nikita Mirzani kembali memanas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025). Pada kesempatan ini, saksi ahli ITE mengungkap informasi terbaru.
Diketahui, Nikita Mirzani sedang menjalani persidangan terkait dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perhatian sidang kali ini tertuju pada pendapat penting dari saksi ahli hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Andy Widiatno.
Kasus ini dimulai dari ulasan produk kecantikan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap produk milik pengusaha skincare, Reza Gladys. Dalam laporan yang dikirimkan Reza ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024, ia menyatakan bahwa dirinya dipaksa memberikan uang sebesar Rp4 miliar kepada Nikita.
Jumlah yang besar diduga sebagai ‘uang diam’ agar artis tersebut berhenti memberikan komentarnya. Hal ini kemudian menimbulkan dugaan adanya pemerasan dan pencucian uang.
Namun dalam kesaksianya, Andy Widiatno memberikan penekanan yang berpotensi mengubah arah kasus. Ia menyatakan bahwa inti dari perkara pidana adalah terpenuhinya unsur-unsur pidana.
“Pada persidangan tersebut saya selalu menekankan mengenai terpenuhinya unsur pidana. Karena jika unsur pidana tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana,” kata Andy, dilansir dari Tribun Seleb.
Andy Widiatno secara khusus menyoroti Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal yang digunakan dalam penahanan Nikita. Menurutnya, pasal ini memiliki makna utama, yaitu adanya rahasia yang bersifat rahasia dan belum diungkapkan ke publik.
Ahli hukum ITE menjelaskan bahwa ‘alat kerahasiaan’ ini merupakan alat utama dalam pemerasan. Di mana ancaman penyebaran rahasia digunakan untuk memaksa korban memberikan sesuatu.
“Karena alat kerahasiaan ini digunakan sebagai bahan atau alat untuk melakukan pemerasan agar korban memberikan sesuatu atau sebagian,” jelasnya.
“Maka tidak mungkin orang tersebut merasa terluka dan juga tidak ada keuntungan untuk memberikan sesuatu. Karena jika sesuatu bersifat umum, tidak perlu lagi atau tidak ada rahasia dalam memberikan sesuatu kepada pihak tertentu,” katanya.
Berdasarkan analisis tersebut, Andy Widiatno menyampaikan bahwa Pasal 27B ayat 2 UU ITE tidak tepat digunakan dalam kasus yang menimpa Nikita Mirzani. “Maka saya menyimpulkan bahwa pasal 27B ini tidak sesuai diterapkan dalam perkara Nikita Mirzani,” tutupnya.
Masih dalam persidangan kasus Nikita Mirzani, Andy juga menjelaskan perbedaan mendasar antara Pasal 27B (Pemerasan) dan Pasal 27A (Pencemaran Nama Baik) dalam UU ITE.
Pemerasan terjadi ketika seseorang mengancam untuk menyebarkan informasi rahasia yang belum dipublikasikan agar memaksa korban memberikan sesuatu. Sementara pencemaran nama baik terjadi jika penghinaan atau ulasan negatif sudah terjadi sejak awal dan muncul di ruang publik.
Jika penghinaan atau pencemaran telah terjadi sejak awal, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Pasal 27A.
“Namun jika penghinaan belum terjadi, tetapi ada ancaman untuk mengungkap informasi rahasia agar seseorang memberikan sesuatu, baru saja itu termasuk pemerasan,” jelasnya.
Di sisi lain, Nikita Mirzani tidak mampu menahan air matanya setelah mengikuti persidangan. Hal ini terjadi karena ia tidak bisa mendampingi putranya yang kedua, Azka, yang akan merayakan ulang tahunnya.
Meskipun dipisahkan oleh besi penjara, Nikita tidak pernah lupa mengirimkan pesan hangat kepada putranya. “Azka, selamat ulang tahun. Nanti kita akan bertemu lagi sebentar, sudah hampir waktunya,” katanya saat diwawancarai.Lintaskriminal.co.id –di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025). (*)
