Aliansi Gempa Minta Dirreskrimsus Segera Tahan RDS

by -331 views

RIAU (LK) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau mendapat desakan dari kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Millenial Pelalawan (Gempa) guna mendesak proses hukum penguasaan lahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) segera diproses.

Desakan itu langsung disampaikan Aliansi Gempa di depan Kantor Dirreskrimsus Polda Riau pada Selasa (17/3), massa yang terdiri dari puluhan orang itu meminta proses hukum lebih lanjut terhadap RDS yang diketahui saat ini menjabat sebagai salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan.

Koordinator Aksi Hendra Zulfikar dalam orasinya mengatakan bahwa sebelumnya RDS sudah pernah diperiksa oleh Dirreskrimsus Polda Riau terkait penguasaan lahan di kawasan TNTN, saat itu RDS belum duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Pelalawan.

Tidak sampai disitu saja, nama RDS juga sempat disebut-sebut sebagai salah seorang yang cukup luas menguasai lahan TNTN dalam persidangan salah satu kasus Abdul Arifin (Bathin Hitam Sei Medang, red) yang pernah disidang atas kasus jual beli lahan di dalam kawasan TNTN.

“RDS sudah pernah diperiksa di Dirreskrimsus Polda Riau terkait penguasaan lahan di kawasan TNTN, untuk itu kita meminta penyidik untuk menetapkan RDS sebagai tersangka dan ditahan,” teriak Koordinator aksi yang mengangkat tema ‘Selamatkan TNTN’.

Bahkan, Koordinator Umum Aksi, Syukur menyebutkan RDS dalam laporannya ke LHKPN saat mencalonkan sebagai Anggota DPRD Pelalawan periode 2019/2024 kemarin mendaftarkan harta kekayaannya tersebut, padahal lahan itu nyata-nyata berada dalam kawasan TNTN.

“Kita hanya meminta aparat penegak hukum bisa menegakkan aturan, karena RDS sudah terbukti menguasai lahan TNTN secara tidak sah atau melawan hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syukur meminta tuntutan mereka itu dikabulkan oleh Dirreskrimsus Polda Riau, selanjutnya jika tidak ada tanggapan, maka dalam waktu dekat Aliansi Gempa akan membawa massa lebih banyak lagi agar tuntutan tersebut dikabulkan aparat penegak hukum.

“Ketika tuntutan ini tidak digubris, dalam waktu dekat kita akan membawa masa yang lebih banyak lagi. Intinya tuntutan kita agar pelaku pembabat lahan TNTN ditindak secara tegas,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sederet nama sempat disebut-sebut sebagai orang yang luas menguasai lahan di TNTN, diantaranya Jaksa Cirus Sinaga, oknum Anggota DPRD Pelalawan inisial RDS, Anggota DPRD Provinsi Riau inisial SNW, selain itu juga masih banyak nama penjabat yang menguasai lahan milik negara itu.

Disisi lain, RDS ketika dihubungi tim Lintaskriminal.co.id menegaskan bahwa lahan miliknya tersebut tidak masuk dalam kawasan TNTN seperti yang diisukan di tengah masyarakat. Selain itu ia juga menyebutkan bahwa lahan itu ia peroleh sebelum menjadi anggota dewan.

“RDS memiliki lahan bukan sebagai pejabat, artinya memperoleh lahan itu bukan karena kekuasaan atau jabatan, kedua: TNTN sampai hari ini belum memiliki kekuatan hukum, ketiga : dilihat dari histori TNTN itu sendiri dikaitkan dengan kondisi lahan saat itu maka kesimpulanya TNTN lah yg menyerobot tanah masyarakat karena masyarakat sudah terlebih dahulu dimiliki lahan, barulah kemudian TNTN masuk,” tutupnya.

Penulis : Yusman

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *