Anggota KKPA PT PSJ Ikhlas Lahannya di Eksekusi, Ini Syaratnya

by -520 views

RIAU (LK) – Pelaksanaan eksekusi dari putusan Mahkamah Agung MA Nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018. Total 3.323 hektare hamparan sawit milik PT Peputra Supra Jaya (PSJ) sudah terlaksana setengah jalan. Hingga kini tidak ada perlawanan dari perusahaan yang memenangkan sengketa di Pengadilan Negeri Pelalawan itu.

Akan tetapi lancarnya proses eksekusi itu tidak akan bertahan lama, pasalnya di lokasi yang sama ternyata masih ada masyarakat pemilik lahan dari sawit yang dikabarkan memiliki keterikatan kerjasama Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan PT PSJ yang ingin mempertahankan hak mereka.

Menurut keterangan Faisal, salah seorang Anggota KKPA yang masih bertahan di lokasi eksekusi kepada media mengatakan bahwa masyarakat merupakan korban dari perselisihan dua perusahaan besar, karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang hukum.

Alasan masih bertahannya masyarakat di lokasi eksekusi itu tidak lain adalah untuk mempertahankan hak mereka, dimana pola KKPA itu sudah membantu ekonomi masyarakat tempatan dan tidak sedikit pula yang menggantungkan hidup di kebun itu.

“Kami masyarakat awam tidak mengetahui persoalan hukum, bagi kami kebun KKPA ini sudah membantu ekonomi kami untuk menghidupkan keluarga kami.” ujarnya.

Kendati demikian, yang menjadi persoalan dalam eksekusi kali ini dikatakan Faisal, awalnya masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun belakangan, keputusan MA tersebut dianggap tidak berpihak pada masyarakat karena hanya memindahkan perusahaan yang nemegang wewenang atas lahan itu.

Lantas yang akan menjadi korban adalah masyarakat yang selama ini telah menggantungkan hidupnya pada perkebunan sawit dengan pola KKPA. Tidak ayal jika penunjang ekonomi masyarakat itu akan ditumbangkan dan ditanam kembali oleh perusahaan yang baru.

“Kalau Negara ingin ambil lahan ini demi kepentingan Negara, kami sebagai masyarakat akan persilahkan, tapi kalau lahan ini diambil untuk kepentingan perusahaan swasta lain, kami tidak ikhlas dari lubuk hati kami yang paling dalam.” ulasnya.

Terkait putusan MA tahun 2018 itu, Faisal dan Anggota KKPA di lokasi tersebut meminta pemimpin di negeri ini untuk kembali mempertimbangkan keputusan itu, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Kami mohon keluhan kami ini didengar oleh pemimpin, baik itu bupati, gubernur maupun presiden,” pungkasnya.

 

Penulis : Yusman

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *