Berada di Belakang PT Adei, Desa Batang Nilo Kecil Masih Terisolir

oleh -132 views
Kondisi Jalan masuk ke Desa Batang Nilo Kecil masih tanah
Kondisi Jalan masuk ke Desa Batang Nilo Kecil masih tanah

RIAU (LK) – Kabupaten Pelalawan resmi dimekarkan dari Kabupaten Kampar pada tahun 1999, pemekaran ini sebelumnya diharapkan dapat mempercepat pembangunan, namun seiring dengan 22 tahun mandiri, masih ada beberapa desa yang terisolir.

Contohnya yakni Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan yang berada sekitar 5 Kilometer dari bibir Jalan Lintas Lintas Sumatera (Jalinsum).

Lantaran lokasi desa tersebut terletak di belakang Hak Guna Usaha (HGU) atau perkebunan kelapa sawit milik PT ADEI & Plantation, hingga saat ini masyarakat setempat hanya bisa bermimpi untuk merasakan jalan hitam alias aspal.

Suryanto (48) salah seorang warga Desa Batang Nilo Kecil kepada Lintaskriminal.co.id mengatakan bahwa jalan aspal merupakan mimpi masyarakat sejak tahun 1980-an, sayangnya belum bisa menjadi kenyataan.

“Jalan ini dibuka masyarakat secara gotong-royong sejak tahun 1980-an. Saat musim hujan, anak-anak kami yang sekolah di luar terpaksa diliburkan, alasannya jalan tidak bisa dilewati kendaraan,” ujarnya Suryanto.

Mantan Kepala Desa (Kades) Batang Nilo Kecil itu mengaku pernah berjuang agar mimpi masyarakat bisa menjadi nyata, tapi karena pintu masuk ke desa harus melewati HGU PT ADEI sepanjang 500 meter, pemerintah daerah tidak bisa memulai jalan itu.

Dikatakan Suryanto, berbagai upaya juga sudah dilakukan pemerintah desa kala itu, namun dikarenakan pihak perusahaan tidak mau melepas HGU atas jalan tersebut, upaya yang dilakukan menjadi sia-sia.

“Desa Batang Nilo Kecil puluhan tahun lebih tua daripada izin yang dikantongi PT Adei, tapi karena hukum tidak berpihak pada masyarakat kecil, kami hanya bisa menelan air ludah,” keluhnya.

Hal senada juga diungkapkan Abdul Hakim (60), Tokoh Adat Tiga Pesukuan di Desa Batang Nilo Kecil itu menyebutkan ada semacam permainan terselubung antara pemerintah pusat dengan pihak perusahaan, dampaknya masyarakat adat di daerah tersebut tidak lagi dipandang.

Kedepan Abdul Hakim berharap pemerintah pusat turun ke bawah dan melihat kondisi masyarakat di daerah yang akan diberikan izin HGU maupun HTI.

“Kami ini juga manusia, pemerintah pusat jangan melihat melalui peta saja, tolong perhatikan juga masyarakat yang berada di wilayah yang akan dikeluarkan izin,” pungkasnya.

Penulis : Yusman

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *