Lintaskriminal.co.id –– Kebocoran data kembali menggegerkan dunia siber Indonesia. Seorang peretas yang dikenal dengan nama Bjorka mengaku telah mengungkapkan informasi pribadi sebanyak 341 ribu anggota Polri melalui akun X miliknya.
Tindakan tersebut dikatakan sebagai bentuk respons terhadap langkah polisi yang menangkap seseorang yang dianggap sebagai ‘Bjorka palsu’.
Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh ahli keamanan siber Teguh Aprianto melalui akun X (Twitter) miliknya, @secgron. Pada unggahannya, Teguh menjelaskan bahwa data yang bocor mencakup nama lengkap, pangkat, satuan tugas, nomor ponsel, dan alamat email anggota Polri.
“Polisi mengklaim telah menangkap Bjorka. Padahal yang ditangkap hanyalah peniru atau fake. Bjorka kemudian merespons dengan mengungkapkan 341 ribu data pribadi anggota kepolisian,” tulis Teguh di platform X.
Data tersebut diunggah secara gratis oleh Bjorka pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, dan bisa diakses secara bebas oleh masyarakat. Namun hasil pencarian menunjukkan bahwa data tersebut bukanlah data terkini, melainkan data lama yang berasal dari masa 2016 hingga 2017.
Maknanya, beberapa anggota yang terdaftar kemungkinan sudah tidak lagi aktif atau bahkan telah mengakhiri masa dinasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap seorang pria dengan inisial WFT di Minahasa, Sulawesi Utara, yang mengklaim sebagai pemilik akun X bernama @bjorkanesiaaa. WFT disebut telah menggunakan identitas Bjorka sejak tahun 2020 dan bahkan mencoba meminta tebusan dari sebuah bank dengan mengatasnamakan hacker tersebut.
Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait peran WFT.
“WFT telah lama beroperasi di media sosial dengan menyatakan dirinya sebagai Bjorka sejak 2020,” kata Fian.
Namun, pihak kepolisian belum memastikan apakah WFT terkait dengan aksi-aksi besar Bjorka sebelumnya – seperti kebocoran data kartu SIM sebanyak 1,3 miliar, data pengguna IndiHome, data pemilih KPU, hingga dokumen transaksi pemerintah yang sempat viral sejak 2022.
Tindakan Bjorka kali ini menunjukkan kembali kelemahan pengelolaan data di lembaga negara. Meskipun data yang bocor bukanlah data terbaru, kejadian ini menegaskan pentingnya audit keamanan siber serta kejelasan pemerintah dalam menghadapi insiden data.
Ahli siber menilai, kebocoran yang terjadi berulang dalam beberapa tahun terakhir merupakan peringatan tajam bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan digital dan prosedur penanganan insiden.
