JAKARTA, halopadang.id– Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan mengapa memerlukan waktu lama dalam menentukan tersangka terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah
Mensesneg: Perpres MBG Masih Diperbaiki
JAKARTA, halopadang.id.TV – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan segera
Akun Bjorka Masih Aktif, Publik Tantang Klaim Polisi
Lintaskriminal.co.id –Penangkapan seorang pria berinisial WFTdilaporkan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada malam 2 Oktober 2025 dianggap mencurigakan oleh sebagian
Otorita IKN Ungkap Tambang Ilegal di Kawasan Konservasi Tahura
halopadang.id KALTIM – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya menjaga kawasan IKN tetap tertib, aman, dan berkelanjutan dengan menindak tegas berbagai
Pemerintah Akan Tetapkan Guru Jadi Pengelola MBG, Insentif Rp 100 Ribu Per Tugas
Lintaskriminal.co.id -, JAKARTA –Pemerintah pusat menjamin bahwa aturan mengenai pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan segera selesai dan diumumkan minggu ini
Mahkamah Tinggi Medan Perberat Hukuman Dosen Pembunuh Suami
Lintaskriminal.co.id -, MEDAN– Tiromsi Sitanggang, seorang dosen dan notaris, dihukum 20 tahun penjara. Ia divonis bersalah atas pembunuhan suaminya, Rusman M Situngkir.
UU Baru Disahkan, Kementerian BUMN Berubah Jadi BP BUMN
JAKARTA, halopadang.id– Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI secara resmi menyetujui perubahan UU mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang dalam rapat
Polisi Serahkan Kasus Dukun Cabul Kota Sorong ke Kejaksaan
Lintaskriminal.co.id -, SORONG –Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sorong Kota telah menyerahkan berkas perkara terkait dugaan pemerkosaan kepada
Uji Keras UU BUMN di Pasar Modal, Era Baru Emiten Milik Negara
Lintaskriminal.co.id –, JAKARTA — Perubahan Undang-undang terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru disetujui oleh DPR RI dianggap mampu memperbaiki tata
Kata Komdigi tentang Desakan Percepatan Revisi UU Keterbukaan Informasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Digital atauKomdigimerespons tekanan Komisi Informasi Pusat untuk mempercepat perubahan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menteri
