Lintaskriminal.co.id -.CO –Anggota DPRD Jombang mengkritik keterlambatan penyelesaian Peraturan Bupati (Perbup) terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang dianggap sangat penting dalam memberikan kejelasan hukum untuk menjaga lahan pertanian.
Anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) PLP2B Jombang sebenarnya telah disahkan pada tahun lalu. Namun hingga saat ini, Peraturan Bupati (Perbup) PLP2B Jombang yang menjadi dasar pelaksanaan teknis Perda tersebut belum juga selesai.
“Perbup sangat penting karena tidak hanya menjelaskan zona, tetapi juga memetakan secara rinci lahan-lahan yang termasuk dalam kawasan PLP2B,” kata Kartiyono.
Anggota PKB menegaskan, tanpa adanya Peraturan Bupati PLP2B, Perda PLP2B Jombang hanya akan menjadi dokumen administratif yang tidak memiliki kekuatan pelaksanaan.
Sebenarnya, inti dari kebijakan lahan pertanian berkelanjutan adalah memastikan bahwa lahan pertanian yang produktif tidak berpindah fungsi menjadi non-pertanian, khususnya di area strategis yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan wilayah.
“Jika Perbup ini tidak segera diselesaikan, masyarakat akan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Jangan sampai pemerintah terlihat menunggu lahan pertanian strategis tersebut berubah fungsi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan,” katanya.
Ia melanjutkan, dalam Peraturan Bupati PLP2B Jombang, nantinya perlu ditetapkan mekanisme penghargaan dan sanksi bagi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, petani yang lahanannya masuk dalam zona PLP2B dilarang mengalihfungsikan lahan tersebut.
“Orang-orang yang terkena aturan tersebut tidak dapat mengalihfungsikan lahannya, sehingga perlu ada imbalan yang memberi manfaat bagi mereka. Jangan sampai para petani dirugikan oleh aturan yang sebenarnya dibuat untuk melindungi mereka,” katanya.
Penyelesaian Perbup PLP2B Kabupaten Jombang menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dalam mempertahankan ketahanan pangan serta menjaga kelangsungan lahan pertanian.
“Ini soal komitmen. Jika pemerintah benar-benar ingin menjaga lahan pertanian, segerakan penyelesaian Perbup PLP2B. Jangan biarkan Perda yang telah disahkan hanya menjadi tumpukan kertas,” ujar Kartiyono. ***
