Eksekusi Lahan PSJ, JE: Perusahaan Jangan Provokasi Masyarakat

by -403 views

RIAU (LK)  – Gonjang-ganjing kepemilikan lahan di kawasan izin PT Nusa Wana Raya (NWR) masih menyisakan kepedihan di hati masyarakat tempatan, bagaimana tidak, puluhan tahun terikat dengan perusahaan Peputra Supra Jaya (PSJ), kini lahan itu sudah dikembalikan pada sipemilik izin. Lantas yang menjadi korban adalah anggota Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) yang dibikin PSJ.

Terkait putusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018, sejumlah tokoh muda mulai angkat bicara, diantaranya Ketua Sentral Gerakan Pemuda (SGP) Pelalawan, Jaka Endang dan Aan Darlis sebagai Ketua Perserikatan Anak Melayu (PAM) Pelalawan.

Menurut Jaka, kisruh antara dua perusahaan besar itu jangan sampai menjadikan masyarakat sebagai tumbal, terlebih lagi yang selama ini sudah menjalin kerjasama dengan PSJ, dimana perusahaan tidak bisa begitu saja melepaskan kewajibannya kepada masyarakat.

Ditambahkan pemuda yang biasa disapa JE itu, masyarakat yang saat ini bertahan di lokasi eksekusi seharusnya tidak perlu melakukan aksi, pasalnya yang dituntut masyarakat itu bukanlah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), melainkan adalah pihak perusahaan, karena ada tipudaya dari perusahaan terhadap masyarakat.

“Seharusnya masyarakat menuntut hak mereka dari pihak perusahaan, sebab selama ini masyarakat bekerjasama dengan perusahaan. Mengenai keputusan MA itu harus ditaati oleh segala pihak,” tegasnya.

Disisi lain, pergerakan masyarakat yang saat ini terlihat ingin menghalangi proses eksekusi dikatakannya patut dicurigai ada provokasi dari pihak perusahaan yang ingin mempertahan lahan yang bukan hak mereka.

“Perusahaan jangan memprovokasi masyarakat. Untuk itu kita minta perusahaan menyelesaikan kewajiban mereka terhadap masyarakat yang menjadi korban saat ini,” pungkasnya.

Tidak jauh berbeda dengan JE, Ketua PAM Pelalawan, Aan Darlis juga meminta masyarakat yang terkena dampak untuk menghormati putusan MA tersebut dan selain itu diminta untuk tidak mudah terpancing dan terprovokasi oleh PT PSJ dan kroni-kroninya untuk mempertahankan kebun sawit yang illegal.

“Kami PAM Pelalawan mendukung penuh Pelaksanaan Eksekusi yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan atas putusan MA, dengan menyerahkan barang bukti berupa Perkebunan sawit tanpa izin seluas 3323 Ha kepada Negara melalui DLHK Riau dan mendukung tindakan penertiban dan pemulihan dengan pengembalian fungsi kawasan
hutan sesuai putusan MA,” bebernya.

Selanjutnya, Aan juga menegaskan pada pihak PSJ untuk tidak membohongi masyarakat dan harus bertanggung jawab atas nasib
masyarakat anggota plasma. PSJ wajib bertanggung jawab mengembalikan seluruh kerugian materi dan immateri yang di derita oleh masyarakat yang
tergabung dalam koperasi tersebut.

“PAM Pelalawan bersedia mengawal dan mendampingi masyarakat yang tergabung dalam koperasi untuk melakukan
gugatan perdata maupun melaporkan secara pidana perusahaan PSJ,” ajaknya.

Selanjutnya, Aan yang merupakan juga pemuda asli Langgam itu menyebutkan perusahaan perkebunan tidak diperkenankan dibangun dalam kawasan hutan baik kebun inti maupun kebun plasma, jadi dalam hal ini PT PSJ jangan membodoh – bodohi masyarakat gondai dengan membuat koperasi-koperasi mengatasnamakan masyarakat tempatan dengan memberikan kebun plasma dalam kawasan hutan yang menjerumuskan masyarakat keranah hukum

“Kami Perserikatan Anak Melayu Pelalawan bersama masyarakat Gondai akan meminta pertanggungjawaban dari PT PSJ untuk segera memberikan dan
membagikan sertifikat kebun plasma kepada semua anggota koperasi yang berada diluar kawasan hutan,” tutupnya.

Penulis : Yusman

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *