PESAWARAN INSIDE- Perkara hukum yang menimpa Komisaris dan Direksi PT LEB kini menjadi perhatian besar masyarakat. Isu ini memunculkan kontroversi setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung secara terbuka menahan para pimpinan PT LEB menggunakan rompi tahanan oranye, lengkap dengan pengumuman penyitaan aset senilai miliaran rupiah. Namun, yang masih menjadi pertanyaan besar adalah: dari mana sebenarnya kerugian negara yang dituduhkan?
Masyarakat terus mempertanyakan dasar hukum yang digunakan, khususnya setelah pernyataan Aspidsus Kejati Lampung, Armen Wijaya, yang menyebut kasus ini sebagai “Role Model”. Kata tersebut justru menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan masyarakat — banyak orang menganggap bahwa PT LEB sedang dijadikan “kelinci percobaan” dalam penerapan hukum pengelolaan Dana Participating Interest (PI) sebesar 10% dari kontraktor migas.
Meskipun secara mendasar, sumber dana PI 10% tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut merupakan bagian dari pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi migas antara kontraktor dengan perusahaan daerah (BUMD). Dengan demikian, jika dana tersebut bukan uang negara, muncul pertanyaan logis: apakah benar terjadi kerugian negara atau kerugian ekonomi negara sebagaimana dituduhkan?
Ketidakjelasan dalam aturan hukum semakin terlihat ketika masyarakat mengikuti regulasi yang mengatur pengelolaan dana PI 10%. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, tidak terdapat penjelasan jelas tentang cara penggunaan dana PI 10% oleh BUMD. Artinya, sampai saat ini belum ada pedoman baku yang menentukan bagaimana dana tersebut diatur, termasuk apakah boleh digunakan untuk keperluan operasional perusahaan atau tidak.
Dengan kondisi hukum yang masih belum jelas, tindakan Kejati Lampung yang langsung menuntut jajaran direksi PT LEB dinilai terlalu terburu-buru dan berpotensi menciptakan preseden hukum yang berbahaya. Masyarakat menganggap, jika kasus ini benar-benar dijadikan contoh, maka Kejati Lampung harus menjelaskan secara transparan mekanisme hukum yang menjadi dasar tuduhan, agar masyarakat tidak menganggap tindakan ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap BUMD yang sedang belajar mengelola dana bagi hasil migas.
Selanjutnya, para ahli hukum dan akademisi juga mengungkapkan kemungkinan “kesalahan regulasi” atau kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Mereka berpendapat bahwa pengelolaan dana PI 10% seharusnya dievaluasi secara administratif dan bukan dijadikan sebagai objek pidana, terlebih jika belum ada dasar hukum yang jelas dan mengikat. Atau: Di samping itu, para pakar hukum dan ilmuwan juga memperhatikan potensi “kesalahan regulasi” atau kesalahan dalam penerapan aturan perundang-undangan. Mereka menilai bahwa pengelolaan dana PI 10% sebaiknya ditinjau secara administratif dan bukan disangkakan sebagai tindak pidana, apalagi bila belum ada dasar hukum yang pasti dan mengikat. Atau: Lebih lanjut, para ahli hukum dan akademisi juga menyampaikan kekhawatiran tentang risiko “kesalahan regulasi” atau kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Mereka berpandangan bahwa pengelolaan dana PI 10% seharusnya di evaluasi secara administratif dan bukan dianggap sebagai tindak pidana, terutama jika belum ada dasar hukum yang jelas dan mengikat.
Masyarakat kini menantikan kejelasan. Apakah PT LEB benar-benar melakukan penyalahgunaan dana, atau justru menjadi “korban pertama” dari ketidakjelasan aturan dan pemahaman hukum yang salah arah? Jika tidak segera dijelaskan, kasus ini berisiko menciptakan rasa takut bagi BUMD di seluruh Indonesia dalam mengelola dana bagi hasil migas — dan pada akhirnya dapat menghambat perkembangan ekonomi daerah.***
