Ini Instruksi Kapolri untuk Penyidik Kasus Korupsi

by -400 views
Kapolri Jenderal Idham Aziz
Kapolri Jenderal Idham Aziz

JAKARTA (LK) – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Aziz terbitkan Surat Telegram (ST) untuk jajaran reserse, terdapat 15 instruksi yang ditekankan pada penyidik agar profesional dalam menangani tindak pidana korupsi.

Berdasarkan informasi yang diterima Lintaskriminal.co.id, surat tersebut bernomor ST/3388/HUM.3.4/2019 yang terbit pada Selasa (31/12). ST itu diteken langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Terdapat 3 poin mendasar yang menjadi perhatian Kapolri dalam penanganan kasus korupsi. Poin yang pertama yakni dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berisikan 6 instruksi.

1. Mengedepankan upaya koordinatif dengan aparat pengawas internal pemerintah.

2. Dalam hal Polri menerima aduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telah sebelum dimulainya penyelidikan.

3. Apabila hasil verifikasi dan telah sebagaimana dimaksud poin dua di atas ditemukan adanya dugaan kerugian negara maka Polri dapat melaksanakan penyelidikan dengan mengedepankan koordinasi dalam rangka audit.

4. Penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi dan hasil penyelidikan kepada pelapor dan aparat pengawas internal pemerintah.

5. Mencatat seluruh aduan masyarakat dan melaporkan rekapitulasi pengelolaannya terkait tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

6. Menyusun SOP bersama Pemerintah Daerah terkait pola koordinasi dengan Polri, serta adanya evaluasi dan melaporkannya secara berkala.

Selanjutnya untuk poin yang kedua yang menjadi perhatian adalah dalam Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, serta Penanganan Permasalahan Dana Desa. Terdapat 6 instruksi yang ditulikan dalam poin kedua ini.

1. Mengedepankan upaya koordinatif dengan aparat pengawas internal pemerintah.

2. Dalam hal Polri menerima aduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telah sebelum dimulainya penyelidikan.

3. Apabila hasil verifikasi dan telah sebagaimana dimaksud poin dua di atas ditemukan adanya dugaan kerugian negara maka Polri dapat melaksanakan penyelidikan dengan mengedepankan koordinasi dalam rangka audit.

4. Penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi dan hasil penyelidikan kepada pelapor dan aparat pengawas internal pemerintah.

5. Mencatat seluruh aduan masyarakat dan melaporkan rekapitulasi pengelolaannya terkait tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

6. Menyusun SOP bersama Pemerintah Daerah terkait pola koordinasi dengan Polri, serta adanya evaluasi dan melaporkannya secara berkala.

Sedangkan tiga instruksi lainnya terdapat dalam poin terakhir yakni dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan, Penyelidikan, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Lebih Profesional dan Berintegritas.

1. Tidak menerima atau meminta apapun terkait penyelenggaraan proyek atau pekerjaan sehubungan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

2. Tidak melakukan intervensi atau intimidasi dalam proses pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

3. Tidak melakukan persengkokolan atau permufakatan dengan pemerintah terkait proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam surat itu disebutkan salah satu dasar dikeluarkannya instruksi ini adalah berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2019 silam.

“Untuk jaga iklim investasi guna dukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ungkapan Jenderal Idham Aziz yang tertulis dalam surat yang ditujukan untuk Kapolda di seluruh Indonesia itu.

Penulis : Yusman

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *