Ini Pengakuan Joki Perjalanan Fiktif Anggota DPRD Pelalawan

by -367 views

RIAU (LK) – Modus menggunakan jasa joki (orang suruhan) untuk perjalanan dinas fiktif oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sejumlah kabupaten/kota mulai diungkap oleh Polisi dan Kejaksaan Negeri (Kejari), bahkan sebagian kasus sudah sampai ke meja hijau. Pengungkapan itu berdasarkan laporan masyarakat dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil bincang-bincang yang dilakukan tim Lintaskriminal.co.id dengan salah pegawai di DPRD Kabupaten Pelalawan, ternyata modus menggunakan jasa joki itu sudah menjadi trend, dimana peran joki adalah untuk melengkapi surat pertanggung jawaban (SPJ) dalam setiap kali perjalanan.

Narasumber yang ingin namanya dirahasiakan itu mengungkapkan bahwa dalam satu kali perjalanan dinas biasanya jasa sang Joki akan dihargai dengan uang sekitar Rp 1,5 juta, tentunya seluruh kelengkapan SPJ untuk anggota DPRD yang digantikannya lengkap untuk dipertanggungjawabkan.

“Intinya dalam satu kali perjalanan Joki dapat Rp 1,5 juta dan itu biasanya diterima di awal,” ujar pria yang mengaku hampir setiap tahun selalu dapat menjadi joki perjalanan dinas tersebut.

Dikatakannya, perjalanan dinas fiktif itu cukup sulit untuk dibongkar, pasalnya seluruh SPJ selalu lengkap dan tidak ada yang kurang, bahkan untuk perjalanan yang menggunakan maskapai penerbangan bisa dikelabui dengan cara scan KTP dan menukar photo, artinya boarding pass pun atas nama anggota dewan yang bersangkutan.

Dan yang lebih mudah lagi, pria paruh baya itu mengaku lebih senang jika bisa menggantikan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas melalui darat seperti ke Jambi, Sumatera Barat dan Palembang, sebab SPJ yang dipersiapkan tidak terlalu banyak dan waktu yang dihabiskan tidak terlalu lama.

“Kalau perjalanan seperti ke Sumbar, waktu perjalanan bisa dipotong, paling lama 2 hari sudah selesai, jadi lebih mudah. Yang sulit itu kalau menggunakan penerbangan seperti ke Jakarta, karena waktu pulang dan pergi itu harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” bebernya.

Sementara, mengenai SPJ ke tempat kunjungan dijelaskannya tidak ada masalah, karena staf di DPRD tempat mereka kunjungi sudah dihubungi sebelumnya. “Untuk tanda tangan sebagai bukti kunjungan, biasanya staf disana sudah mengerti,” tutupnya.

Disisi lain, terkait bocornya informasi tentang jasa joki untuk perjalanan dinas fiktif ini belum ditanggapi oleh pihak Sekretariat DPRD Pelalawan. Selain itu rapinya bungkusan SPJ perjalanan fiktif tersebut, hingga kini belum ada temuan dari BPK Riau.

 

Penulis : Yusman

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *