Ini Penjelasan Kadis DLH Terkait Izin UPL-UKL SPBU Kompak Kuala Kampar

by -251 views

RIAU (LK) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra akhirnya angkat bicara soal tidak diterimanya berkas PT Oil Tanking Pelalawan tentang pengurusan izin  Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Kuala Kampar.

Kepada Lintaskriminal.co.id, pria yang akrab disapa Eko itu menjelaskan bahwa berkas yang diajukan PT Oil Tanking Pelalawan untuk pengurusan izin UPL-UKL itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan, karena saat perusahaan melakukan pengajuan bangunan SPBU Kompak tersebut sudah selesai dibangun.

Sedangkan menurut aturan yang berlaku, Eko menjelaskan ketika konstruksi bangunan sudah selesai, maka izin yang diurus itu bukan lagi izin UPL-UKL, melainkan izin Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), disisi lain mengenai izin UPL-UKL tersebut diurus sejak perencanaan.

“Saat pihak perusahaan mengurus izin, konstruksi SPBU Kompak Kuala Kampar itu sudah selesai dibangun, makanya berkas itu langsung kita kembalikan dan kita suruh mengurus izin DPLH,” terang Eko di ujung telepon.

Lebih lanjut, Eko menegaskan pihaknya sama sekali tidak mempersulit perusahaan dalam melakukan pengurusan izin, karena DLH juga tidak ingin menghalangi pihak yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Pelalawan. Bahkan jika berkas pengurusan izin lengkap, DLH akan menyegerakan proses pengurusan.

Kembali pada pengakuan Direktur PT Oil Tanking Pelalawan dikatakan Eko adalah bentuk dari kekeliruan, sebab pihaknya sama sekali tidak menolak berkas itu, melainkan menyarankan untuk mengubah berkas menjadi pengajuan izin DPLH.

“Sama sekali kita tidak mempersulit pengurusan izin, jika pihak SPBU Kompak menilai kita menolak berkas mereka, artinya mereka tidak paham dengan penjelasan yang kita sampaikan, makanya jadi keliru seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, mengenai tawaran yang dikatakan Zainal Abidin tentang konsultan, Eko meluruskan bahwa pihaknya hanya menyampaikan ada konsultan yang bisa membantu pengurusan, namun sama sekali tidak memaksakan pihak perusahaan untuk menggunakan jasa konsultan tersebut.

“Saat itu pihak perusahaan menanyakan tentang konsultan, jadi pihak kita hanya menyebutkan nama dan tidak menganjurkan untuk menggunakan jasa konsultan tersebut. Itu hanya salah paham dari pihak perusahaan,” paparnya.

Selanjutnya, khusus untuk perusahaan Oil Tanking Pelalawan Eko menghimbau untuk segera melengkapi berkas DPLH dan kembali mengajukan kepada DLH. Menutup pembicaraan, Eko kembali menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah dan tidak akan mempersulit proses pengurusan izin baik dalam bentuk perusahaan maupun perseorangan. “Intinya pada saat berkas lengkap, proses pengurusan izin kita percepat,” pungkasnya.

 

Penulis : Yusman

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *