Kades Lubuk Kembang Bunga Terbitkan Surat Tanah di Kawasan TNTN, Berikut Jalan Ceritanya

oleh -542 views

RIAU (LK) – Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terus mengalami kekurangan setiap tahunnya, salah satunya di Desa Lubuk Kembang Bunga (LKB) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau lebih tepatnya di dusun Toro Jaya.

Berdasarkan data yang diperoleh Lintaskriminal.co.id, sejak tahun 2017 silam pemerintahan desa setempat menerbitkan puluhan surat, mulai dari Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) hingga Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Surat yang terbit tersebut ditanda-tangani oleh Kepala Desa yakni Ir. H Rusi Chairus Slamet.

Terbitnya status tanah yang seharusnya milik negara itu sudah mencoreng hukum, tindakan yang dilakukan Oknum Kepala Desa ini tentunya sudah melangkahi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bahkan guna menjaga kawasan agar tidak terus digerogoti, pemerintah pusat menghilangkan hak politik.

Menurut keterangan salah seorang warga yang tinggal di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, keberadaan mereka di kawasan itu sudah melanggar hukum, namun dengan keluarnya surat dari desa, banyak warga yang yakin akan surat tersebut bahwa wilayah itu tidak masuk dalam kawasan TNTN.

“Awalnya kami heran, tapi terbitnya surat itu menandakan kalau daerah itu tidak masuk dalam kawasan TNTN,” ujar pria yang tidak ingin disebutkan namanya itu.

Kendati demikian, belakangan masyarakat kembali resah setelah hak suaranya tidak lagi diakui dalam politik, artinya mereka merasa bukan lagi Warga Negara Indonesia (WNI), karena hak politik merupakan salah satu hak berwarga negara.

Dikatakannya, setelah aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu terbit, warga kembali bertanya apakah surat-surat yang dikeluarkan oleh aparatur desa tersebut asli atau hanya sebatas surat biasa saja, padahal mereka sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak agar mendapatkan status tanah itu.

“Tentu pakai uang, yang kami pertanyakan ini, apakah surat itu diakui oleh negara atau hanya surat akal-akalan dari kepala desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga, Ir H Rusi Chairus Slamet saat dikonfirmasi mengenai surat-surat yang diterbitkannya mengatakan, tidak semua Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga masuk ke dalam kawasan TNTN, begitu juga dengan SKGR yang diterbitkannya itu tidak masuk dalam kawasan.

“SKGR itupun dikeluarkan oleh Pemdes untuk memberikan keterangan dan penjelasan bahwa memang ada terjadi transaksi ganti rugi antara masyarakat, bukan melegalkan kepemilikan atas lahan tersebut,” bebernya.

Sedangkan mengenai SKRKT yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tersebut bertujuan agar tidak terjadi sengketa antar masyarakat yang berdomisili di kawasan TNTN, sehingga saat ada SKRKT, perselisihan antara masyarakat bisa terselesaikan.

“SKRKT itu bukan surat keterangan legilitas atau hak milik, namun surat keterangan bahwa dia menggarap lahan tersebut dapat dari mana, semenjak tahun berapa, ditanam apa, dan mereka siap mengembalikan lahan ketika lahan tersebut masuk konsesi atau kawasan,” tegasnya.

Disisi lain, Praktisi Hukum Pidana, Roni Arie Afandi kepada Lintaskriminal.co.id menilai apa yang dilakukan oleh oknum Kades tersebut adalah pelanggaran dan tidak ada dasar, pasalnya dalam kawasan TNTN itu tidak boleh terbit satupun surat menyurat tentang tanah.

“Dasarnya tidak ada, karena TNTN sudah jelas milik Negara, jadi tidak ada satu alasan pun Pemdes menerbitkan surat-surat. Artinya itu pelanggaran,” pungkasnya.

Penulis : Yusman

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *