LintasKriminal, Saumlaki – Sebuah komentar yang diduga ditulis oleh seorang oknum anggota Polda Maluku Ipda D. Fordatkosu dalam grup WhatsApp Suara Rakyat Tanimbar (SRT) menjadi perbincangan dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Komentar tersebut muncul pada sebuah unggahan video yang memperlihatkan sejumlah personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan aksi demonstrasi di Jakarta. Dalam kolom tanggapan video itu, akun yang disebut-sebut milik oknum anggota Polda Maluku diduga menuliskan kalimat singkat, yakni: “Kurang kerjaan.”
Unggahan tersebut kemudian beredar luas dan memicu berbagai reaksi dari anggota grup maupun masyarakat yang menilai pernyataan itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap tugas Aparat Negara yang sedang menjalankan fungsi pengamanan.
Sejumlah warga mempertanyakan maksud dari komentar tersebut dan berharap ada klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau memang komentar itu benar ditulis oleh seorang Aparat Penegak Hukum, tentu perlu dijelaskan konteksnya agar tidak menimbulkan polemik,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurut sejumlah pengamat, media sosial dan grup percakapan digital merupakan ruang publik yang harus digunakan secara bijak oleh setiap individu, terlebih oleh Aparatur Negara yang terikat pada kode etik profesi dan aturan kedinasan.
Sat media ini mengkonfirmasi Oknum Tersebut lewat WhatsApp pribadinya dirinya menjelaskan bahwa, “Kaitan dengan perkembangan situasi yang terjadi dan info itu diperoleh dari Wa group sebelah maka ia hanya menindaklanjuti saja”
Tambahnya, “Dengan bergulirnya era globalisasi dan revormasi maka pihak kami semakin dituntut untuk terbuka dan transparan baik tentang aspek situasional (Astra Gatra Yang Melekat Pada Gatra), tantangan aspek instrumental (Regulasi/ UU), aspek budaya kerja yang benar-benar profesional, dan aspek alamnya yang meliputi Trigatra dan aspek sosial ataupun pancagatra, tandasnya.
Dengan demikian, Masyarakat berharap institusi terkait dapat melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi yang beredar sekaligus memberikan penjelasan kepada publik apabila memang terdapat anggota yang menyampaikan pernyataan tersebut karena perihal dimaksud diduga provokasi dan akan memicu konflik antara dua institusi baik TNI dan Polri. Ti..
