LintasKriminak, Minut – Sikap Ipang yang memilih tidak menunjukkan dokumen perizinan saat diminta untuk kepentingan verifikasi jurnalistik, serta belum memberikan penjelasan substantif terkait aktivitas yang menjadi sorotan, justru menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Di sisi lain, tim jurnalis menegaskan bahwa permintaan konfirmasi dilakukan semata-mata untuk memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Perbedaan pandangan dalam proses konfirmasi merupakan hal yang lazim. Namun, substansi yang menjadi perhatian publik tetap berada pada satu pertanyaan mendasar: apakah aktivitas penampungan dan distribusi BBM yang menjadi objek pemberitaan telah memiliki dasar hukum dan perizinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dibutuhkan langkah penyelidikan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum serta instansi teknis yang berwenang. Verifikasi terhadap dokumen legalitas, asal-usul BBM, pola distribusi, hingga pihak-pihak yang terlibat akan menjadi kunci untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Media ini akan terus mengawal perkembangan perkara ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Pada saat yang sama, media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Ipang maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, maupun menunjukkan dokumen yang dapat diverifikasi.
Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
