Lintaskriminal.co.id –Kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memicu pemerintah untuk memperkuat koordinasi nasional.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan bahwa telah dilakukan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam merancang tindakan penanganan kejadian luar biasa (KLB) serta meningkatkan pelaksanaan program.
Pertemuan penanggulangan KLB dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga yang berkaitan. Menurut Arifah, pertemuan ini penting guna memastikan hak anak dalam mendapatkan makanan bernutrisi tetap terjaga.
“Semua ini pasti untuk anak-anak kita,” katanya di Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang memimpin rapat tersebut, menyatakan bahwa langkah pertama yang diambil adalah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditemukan memiliki kendala.
Penutupan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi evaluasi menyeluruh dan penyelidikan akar masalah KLB.
Selain penghentian, pemerintah akan meninjau disiplin, kualitas layanan, serta kemampuan koki di seluruh SPPG.
“Penilaian tidak hanya dilakukan di tempat kejadian, tetapi berlaku di seluruh Nusantara,” kata Zulhas.
Langkah lainnya adalah meningkatkan proses sanitasi di seluruh area dapur MBG, termasuk pengujian kualitas air dan pengelolaan limbah yang saat ini menjadi fokus utama nasional.
Selain itu, pemerintah juga menjamin partisipasi seluruh pihak terkait.
Dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat diharapkan memberikan dukungan terhadap peningkatan program MBG.
Kebijakan penting lainnya adalah memastikan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Syarat ini kini menjadi mutlak, bukan hanya dokumen administratif.
Untuk mengawasi pelaksanaan perbaikan, fungsi puskesmas dan UKS ditingkatkan.
Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diharuskan melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan MBG di berbagai wilayah.
Dengan tindakan ini, pemerintah berharap masyarakat kembali mempercayai bahwa program MBG aman dan bisa diandalkan dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
