Priangan Insider –Berita baik untuk warga Kabupaten Garut! Kini hadir Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hakam Nusantara, sebuah organisasi hukum yang siap menjadi pelopor dalam memberikan pelayanan dan perwakilan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua LBH Hakam Nusantara, H. Tatang Hermawan Syam, S.H., di kantor pusatnya, Jalan Pembangunan No. 161 A, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, pada Senin (18/08/2025).
H. Tatang menekankan bahwa lembaga ini tidak hanya berfokus pada bantuan kepada warga perkotaan, tetapi juga ingin hadir lebih dekat kepada masyarakat pedesaan yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum.
“Kami berharap masyarakat Garut, baik yang memiliki kemampuan maupun yang kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum,” ungkap. H. Tatang.
Rencananya, LBH Hakam Nusantara akan membuka posisi Paralegal di setiap desa, sehingga setidaknya terdapat satu individu yang sungguh-sungguh memperhatikan isu hukum dalam lingkungannya.
Tindakan ini bukan hanya sekadar wacana. Tatang menjelaskan, LBH Hakam Nusantara telah melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak yang relevan.
Dimulai dari Polres Garut, Kejaksaan Negeri Garut, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan hukum.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi LBH Hakam Nusantara dalam memberikan bantuan hukum yang lebih kompeten, cepat, dan akurat, jelasnya.
Menurutnya, kehadiran paralegal di setiap desa akan menjadi“mata dan telinga” hukum di lapangan.
Mereka diharapkan menjadi barisan terdepan dalam mengidentifikasi masalah hukum yang muncul, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, serta menjadi perantara antara warga dengan LBH.
Semoga kebutuhan hukum masyarakat Garut dapat lebih terpenuhi. Jangan sampai ada warga yang diabaikan hanya karena tidak mampu membayar jasa pengacara, tambah Tatang.
Dengan semangat keadilan sosial, LBH Hakam Nusantara siap hadir sebagai jawaban nyata.
Tidak hanya menghadiri kasus hukum yang dialami masyarakat kecil, tetapi juga memberikan pendidikan hukum pencegahan, agar warga semakin memahami hukum dan mampu memperjuangkan haknya secara tepat. (***)
