LBH Jakarta Keliru?

oleh -25 views
Anies Baswedan
Anies Baswedan

JAKARTA (LK) – Dasar hukum laporan LBH Jakarta dinilai keliru. Laporan LBH Jakarta menuliskan Peraturan Pemerintah (PP) 43/2016 harus dipatuhi dalam pemberian bantuan hukum dan penyaluran dananya.

“Dalam laporan LBH Jakarta yang menilai Pemprov DKI Jakarta tidak serius dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, perlu ada yang diluruskan,” kata Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko di Jakarta, Minggu (24/10/2021).

Sigit menyatakan PP 43/2016 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk. Artinya, sama sekali tidak terkait dengan persoalan bantuan hukum.

Menurut Sigit, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki Peraturan Daerah (perda) 4/2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Perda ini merupakan turunan dari PP 42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

“PP tersebut menyebutkan bahwa sumber pendanaan bantuan hukum di daerah dialokasikan dalam APBD,” ujar Sigit.

Sigit mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah membuat tata cara pemberian bantuan hukum tidak hanya dilakukan dengan penganggaran di APBD. Dana bantuan hukum dapat diberikan melalui mekanisme hibah yang bersumber pada APBD. Kemudian, dituangkan dalam Perda APBD.

“Pendanaan bantuan hukum diberikan dengan mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme hibah sudah sesuai dengan sejalan dengan PP 42/2013,” kata Sigit.

Sebagai informasi, PP 42/2013 tersebut juga merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Perda 4/2013 juga mengatur mengenai bantuan hukum sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Penerima bantuan hukum yang ada di perda lebih luas dari yang tercantum di UU Bantuan Hukum, seperti mereka yang terlantar, disabilitas, ketunaan sosial, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan dan eksploitasi,” kata Sigit seperti yang dikutip dari Beritasatu.com

Pemprov DKI Jakarta telah mengadakan FGD bersama Kemenkumham untuk penyusunan UU Bantuan Hukum. Usulan dari Pemprov DKI adalah pemberian bantuan hukum dapat diselaraskan dengan pola pengelolaan keuangan di daerah. Salah satu wujud dukungan bantuan hukum dari Pemprov DKI, antara lain hibah kepada LBH Jakarta/YLBHI.

“Pemprov DKI Jakarta meyakini, LBH ingin menghadirkan keadilan, seperti halnya keinginan Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Untuk itu, kami di Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berkolaborasi secara substantif,” demikian Sigit.

Penulis : Ahmad
Editor : Yusman
Sumber : Beritasatu

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.