Luput dari Pandangan Penegak Hukum, DD Desa Sokoi Menyimpang

oleh -2.530 views

RIAU (LK) – Pemerintah Desa Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan terindikasi lakukan kesalahan dalam menggunakan Dana Desa (DD), anggaran yang seharusnya digunakan membangun jalan desa malah digunakan membangun jalan milik Provinsi Riau, yakni jalan Lintas Bono.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lintaskriminal.co.id, pada awal tahun 2020 Pemerintah Desa Sokoi mengucurkan anggaran sebesar Rp 356 juta guna membangun di bahu jalan Lintas Bono dengan panjang berkisar 900 meter. Proyek ini dinilai sudah tidak sesuai dengan porsi penggunaan dari DD.

Menurut sumber Lintaskriminal.co.id, DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan khusus untuk desa dan tidak diperkenankan penggunaannya untuk membangun aset milik daerah atau masih dibawah kewenangan kabupaten ataupun provinsi.

“Pada hakikatnya, DD ataupun ADD yang dikelola oleh pemerintah desa hanya diperuntukan untuk membangun kewenangan aset milik desa yang bersifat padat karya demi kelangsungan perekonomian warga desa setempat, diluar daripada itu tidak dibolehkan,” tegasnya.

Larangan untuk tidak membangun di atas lahan bukan aset desa itu tidak diindahkan oleh Pemdes Sokoi, herannya penyimpangan itu luput dari pandangan aparat penegak hukum. “Katanya oknum kepala Desa itu dekat dengan aparat penegak hukum, makanya tidak jadi temuan,” bebernya.

Terkait pembangunan yang sudah keluar dari koridor yang telah ditetapkan itu dikatakan Pendamping Desa, Iskandar Syam, sudah mengingatkan pihak desa agar tidak membangun di atas aset yang bukan milik desa, bahkan pihak Kecamatan Kuala Kampar juga mengingatkan pemerintah desa agar tidak membangun jalan dengan lebar 1 meter dan ketebalan 12 centimeter tersebut.

“Salah satu peran pendamping adalah memfasilitasi tahapan, dalam setiap musyawarah Desa pendamping selalu menyampaikan aturannya dan itu telah kami lakukan,” terangnya melalui pesan whatsapp pribadinya.

Diakuinya, pembangunan di bahu jalan Lintas Bono tersebut tidak berada di luar kewenangan Desa Sokoi, melainkan aset milik Provinsi Riau, dalam hal itu pendamping sudah mengingatkan agar tidak dilanjutkan untuk dibangun.

“Tugas dari pendamping hanya mengingatkan, kalau pihak desa tidak mau menerima masukan, ya itu merupakan kewenangan mereka, untuk lebih detailnya silahkan tanya langsung ke pemerintah desa,” pungkasnya.

Kembali pada narasumber sebelumnya, meski sudah melanggar hukum dan aturan yang telah ditetapkan, namun

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sokoi, Tasrib belum memberikan tanggapan perihal dikonfirmasi mengenai pembangunan di bahu jalan Lintas Bono tersebut.

Penulis : Yusman

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *