JAKARTA, halopadang.id.TV – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan segera selesai.
Berdasarkan penjelasannya, Peraturan Presiden yang saat ini sedang disusun bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.
“Minggu ini, minggu ini harus selesai. Tapi bukan karena Perpes belum ada, lalu ini tidak berjalan, ya. Jadi, kami sudah menyampaikan bahwa sebenarnya sekarang (sudah) berjalan,” ujar Prasetyo dalam pernyataannya, Minggu (5/10/2025).
“Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan atau memperbaiki seoptimal mungkin pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” lanjutnya.
Ia juga meminta seluruh pihak untuk bersabar, mengingat Peraturan Presiden tersebut sedang dalam proses penyempurnaan.
“Harap tunggu sebentar, masih dalam proses penyempurnaan, bukan berarti tidak ada, kita benar-benar meminta kementerian terkait dengan beberapa masukan, serta kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, dan memang semangat kami ingin program ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
“Mohon menunggu sebentar, agar semua hal, mungkin kita tidak bisa menggunakan istilah sempurna, tetapi sebanyak mungkin celah yang bisa menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan sudah bisa kita cegah sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan,” tambah Prasetyo.
Pada kesempatan tersebut, ia juga memastikan bahwa program MBG tetap berlangsung. Mengenai adanya kekurangan-kekurangan, termasuk keracunan, akan dilakukan perbaikan.
“Maka bukan berarti program tersebut harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi adalah yang kita perbaiki. Karena data juga menunjukkan bahwa di tempat-tempat yang mengalami masalah, hampir semuanya disebabkan oleh tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya,” tegasnya, dilaporkan dari kanal YouTube. halopadang.id.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pendapat yang sama, bahwa Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Makan Bergizi akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo pekan ini.
Ia menyampaikannya dalam rapat kerja bersama Kemenkes dan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10).
“Menyangkut Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Makan Bergizi yang semoga minggu ini telah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” kata Dadan.
“Karena dukungan terhadap program makanan bergizi sudah sangat mendesak untuk dilakukan, bukan hanya masalah keamanan sanitasi dan kebersihan, penanganan korban, tetapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin meningkat,” katanya.
