Novel: Pimpinan Turut Serta Dalam Lemahkan KPK

oleh -46 views
Novel Baswedan.F/Int
Novel Baswedan.F/Int

JAKARTA (LK) – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pimpinan KPK menjadi salah satu bagian dalam pelemahan lembaga antirasuah.

Novel Baswedan juga mengungkap peran sentral dari salah satu pimpinan KPK dalam proses asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 57 pegawai termasuk dirinya dipecat dari lembaga antirasuah.

Novel menjelaskan secara rinci mengapa TWK muncul dalam proses alih status pegawai menjadi ASN. Termasuk, bagaimana peran pimpinan KPK itu sehingga TWK benar-benar muncul sebagai syarat pegawai lembaga antirasuah beralih status jadi abdi negara.

Semua berawal saat UU KPK Nomor 19/2019 disahkan. Di dalam UU tersebut, diatur bahwa sejak disahkan pada 17 Oktober 2019, dalam kurun waktu 2 tahun pegawai KPK haruslah menjadi ASN. Sebagai penunjang, ditelurkan peraturan pemerintah (PP) nomor 41/2020 terkait turunan aturan yang mengatur peralihan status pegawai itu.

“Dilakukan lah langkah-langkah terkait kepegawaian, maka ada beberapa pembahasan KPK dengan kementerian dan lembaga lain di antaranya BKN, Kemenpan-RB,” kata Novel dalam Channel YouTubenya, Senin (18/10), seperti yang dikutip dari Kumparan.

Novel menuturkan, pembahasan dimulai sejak Agustus sampai November 2020. Dari situ, ada kesepakatan bahwa peralihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan dengan ketentuan memudahkan dan melancarkan. Karena ketentuannya dinilai demikian dalam UU 19/2019.

Pada saat itu, lanjut Novel, ketentuan alih status ini perlu dibuat peraturan tersendiri, mengingat peralihan pegawai KPK menjadi ASN belum ada dasar praktiknya. Bahkan, kata Novel, BKN pun tidak pernah melakukan alih status macam ini, karena mereka bertugas merekrut pegawai baru bukan peralihan.

Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan© Disediakan oleh Kumparan Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Atas dasar itu, dibuatlah Peraturan Komisi (Perkom) KPK. Draf perkom tersebut sudah selesai pada November atau Desember 2020. Novel mengatakan, ketentuan di KPK apabila draf sudah rampung, diunggah terlebih dahulu di portal KPK untuk bisa diakses pegawai, sebelum dibahas di proses harmonisasi.

“Ketika itu yang terjadi, kami semua baru mengetahui bahwa prosesnya itu memang dibuat sedemikian rupa mempermudah tidak merugikan, dan tidak ada klausul soal tes ataupun apa pun yang sifatnya mengukur atau menyaring atau apa pun termasuk TWK karena ketentuan TWK, cinta tanah air, NKRI, dan lain-lain, itu dibuat pernyataan tertulis,” kata Novel.

Namun, hal tersebut berubah pada Desember 2020. Novel menuturkan di saat pegawai KPK tengah gacor mengungkap kasus besar seperti suap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, kasus bansos yang melibatkan eks menteri Juliari Batubara hingga mafia pajak, justru malah ada perubahan terkait aturan.

“Ketika (kasus-kasus) itu bisa diungkap, saya sangat heran kemudian di bulan Januari (2021), ada oknum pimpinan KPK menyisipkan atau menyelundupkan norma terkait dengan adanya kewajiban asesmen TWK padahal tidak pernah norma tersebut dimasukkan dalam portal KPK,” kata Novel.

“Ini yang menarik. Kenapa ada orang yang tiba-tiba dengan serta merta memasukkan menyisipkan norma tersebut, kepentingannya apa?. Dalam pembahasan yang terjadi ternyata oknum pimpinan KPK tadi mengatakan dalam forum bahwa di KPK banyak taliban,” sambung Novel.

Pernyataan pimpinan KPK itu membuat Novel dan kawan-kawannya di KPK saat itu terkejut. Karena ada pimpinan KPK yang mengatakan macam itu secara gamblang. Lantas dari mana Novel tahu bahwa pimpinan tersebut mengungkapkan hal demikian?

“Kawan-kawan yang 57 (dipecat KPK) itu ada beberapa yang terlibat dalam menyusun peraturan, ada juga yang terlibat dalam peralihan menjadi ASN, sehingga semua rapat-rapat ada notulensinya dan ada rekamannya yang itu dilakukan dalam ranah akuntabel dan profesionalisme dalam rapat-rapat yang dilakukan,” kata dia.

Rekaman hingga notulensi itulah yang kemudian diperiksa oleh Ombudsman RI dan Komnas HAM. Diketahui, usai dinyatakan tak lulus TWK, para mantan pegawai KPK itu melapor ke dua lembaga tersebut. Hasilnya, disebutkan bahwa memang perilaku menyisipkan TWK itu melawan hukum, ilegal, dan bermotif penyingkiran.

“Ini yang luar biasa, belum pernah terjadi selama ini, selama pelemahan KPK berlangsung, justru upaya pelemahan dan serangan itu datangnya dari pimpinan KPK sendiri. Baru kali ini, ini luar biasa,” ucap Novel.

Novel pun menganalogikan, jika penyisipan itu memang dibenarkan, Perkom KPK yang mengatur soal TWK merinci bahwa pelaksanaan tes tersebut dilakukan oleh KPK dan dapat bekerja sama dengan pihak lain yakni BKN.

“Artinya bekerja sama dengan BKN, kalau ditanya siapa yang melakukan? KPK, bekerja sama dengan siapa? BKN,” kata Novel.

Namun demikian, lanjut Novel, BKN dinilai tidak memiliki kemampuan dalam proses alih status tersebut. Hal ini diperkuat dengan temuan dari Ombudsman RI.

BKN, kata Novel, belum memiliki tools pengalihan pegawai dan belum juga punya pengalamannya, mengalihkan pegawai yang sudah lama bekerja di suatu lembaga menjadi ASN. BKN juga dinilai tidak memiliki metodologi standar apa pun sebagaimana temuan Ombudsman RI.

“Pelaksanaannya tiba-tiba seolah-olah BKN mengerjakan sendiri. Kemudian kami ada kecurigaan kenapa kok ada permasalahan yang aneh dalam proses itu, ketika kecurigaan itu kami dalami, ternyata kami sadar ternyata ada upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu,” pungkas Novel.

Diketahui, dari hasil TWK, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dan dicap merah serta tak bisa lagi dibina. Namun dalam prosesnya 24 di antaranya mendapatkan kesempatan untuk menjadi ASN dengan cara mengikuti pelatihan bela negara. Namun hanya 18 orang yang bersedia, enam lainnya menolak.

Al hasil, 18 tersebut lulus dan sudah dilantik menjadi ASN. Sementara yang enam bergabung dengan 51 pegawai lainnya sehingga total menjadi 57 pegawai yang tidak lulus TWK. Satu di antara 57 pegawai itu pensiun. Menyisakan 56 pegawai yang akan dipecat karena tak lulus TWK.

Mereka pun akhirnya dipecat dengan hormat pada 30 September 2021. Sehari jelang pemecatan, jumlahnya bertambah satu orang. Dia merupakan pegawai KPK yang ikut tes susulan karena menempuh studi di luar negeri. Sehingga total ada 57 pegawai yang dipecat KPK karena tak lulus TWK.

Belakangan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit meminati 57 pegawai itu untuk bisa bekerja sebagai ASN Polri. Tawaran itu disambut baik. Saat ini proses pembahasan tengah dilakukan terkait dengan tawaran tersebut.

Editor : Yusman

Sumber : Kumparan

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.