JAKARTA, Lintaskriminal.co.id -.CO – Dua sepeda motor Ducati yang dibawa menggunakan mobil pick-up tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/8). Setiap kendaraan memiliki plat nomor B 4225 SUQ dan B 3838 BOB. Kedua motor mewah tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel “Noel” Ebenezer. Selain dua motor tersebut, KPK juga mengamankan beberapa mobil dan uang tunai.
PANTAUAN JawaPos.com (grup Sumut Pos), KPK memperlihatkan beberapa mobil mewah serta motor yang diduga terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Noel. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, ada 15 mobil dan 7 motor dari kegiatan operasi diam tersebut. “Barang bukti kendaraan berupa 15 mobil dan kendaraan roda dua,” ujar Budi saat diwawancarai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8).
Beberapa mobil dan sejumlah moge diperoleh Noel setelah 10 bulan menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI yang diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antara kendaraan mewah tersebut terdapat Jeep Cherokee satu unit, Suzuki Jimny satu unit, Hyundai Palisade dua unit, Mitsubishi Pajero Sport satu unit, BMW seri 3 satu unit, Toyota Corolla Cross Hybrid satu unit, Toyota Hilux satu unit, Nissan GTR satu unit, Honda CRV tiga unit, Hyundai Stargazer satu unit, Mitsubishi Expander dua unit, motor Ducati lima unit, serta Vespa matic dua unit.
Noel tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Rabu (20/8) malam. “Diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3),” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Jakarta kemarin (21/8).
Noel, lanjut Fitroh, telah ditahan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. “Pengakuannya dari kemarin malam,” tambah Fitroh.
Noel tidak sendirian. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK juga berhasil menangkap sepuluh orang lainnya. Mereka terdiri dari pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, hingga kemarin sore, KPK belum memberikan informasi rinci mengenai identitas sepuluh orang tersebut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
Berita OTT tersebut membuat akun media sosial (medsos) Noel dihujani komentar dari netizen. Kebanyakan dari mereka menghina. Noel memang dikenal cukup aktif dalam bermedia sosial. Hampir semua kegiatannya diunggah ke platform tersebut.
Termasuk dalam inspeksi yang dilakukannya ke pabrik odol di wilayah Depok, Jawa Barat, pada Selasa (19/8). Kegiatan tersebut diunggah melalui akun Instagram resmi @immanuel Ebenezer. Dalam unggahan tersebut, Wakil Menteri Tenaga Kerja bertemu dengan karyawan di pabrik odol tersebut.
Di pos tersebut terlihat beberapa pekerja mengeluhkan gaji yang sangat kecil, yaitu Rp50 ribu per minggu.
Pada inspeksinya, Immanuel juga menemukan masalah pemberian cek palsu kepada sejumlah karyawan yang telah di-PHK.
Terhadap hal tersebut, Immanuel mengancam akan menuntut para pemimpin perusahaan terkait masalah ketenagakerjaan yang terjadi. “Jika para pemimpin perusahaan tidak mampu menyelesaikan masalah ini, kita akan tuntut, kita akan tahan,” tegasnya.
Di pos lainnya, Immanuel menyampaikan, pihaknya telah memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok untuk memanggil pemilik pabrik tersebut. “Saya sudah memerintahkan kepala dinas agar segera memanggil pengusaha. Kami akan bentuk tim hukum untuk melaporkan kasus ini,” ujarnya.
Menaker: Pukulan Berat
Merespons kasus dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpinnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa hal ini merupakan pukulan berat bagi pihaknya. Sebelum menyampaikan pernyataan resminya, ia sempat bercanda dengan mengakui bahwa ia terpaksa memberikan keterangan karena para jurnalis sudah menunggu cukup lama.
Dalam pernyataannya, Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan rasa prihatin dan kekecewaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK di lingkungan Kemnaker. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menghormati serta sepenuhnya mendukung proses hukum yang sedang berjalan oleh KPK dalam menangani pelaku korupsi tersebut.
Ia berharap, kejadian ini menjadi pelajaran bersama dan tidak ada lagi kejadian serupa di instansi yang ia pimpin. “Bagi saya dan seluruh keluarga besar Kemnaker, ini merupakan pukulan yang sangat berat, terutama karena sejak dilantik, saya sedang melakukan banyak perbaikan dan penataan, khususnya dalam hal integritas, profesionalisme, serta peningkatan pelayanan,” katanya.
Menteri Ketenagakerjaan mengakui telah meminta pejabat serta jajaran di Kementerian Ketenagakerjaan untuk menandatangani pakta integritas. Di dalamnya, salah satu poin menyatakan bahwa mereka siap dipecat jika terbukti melakukan tindakan korupsi. Langkah ini dilakukan sesuai dengan arahan presiden mengenai tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah.
Khusus untuk sertifikasi K3, menurutnya, pihaknya telah melakukan perjanjian integritas dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang mencakup hampir 1.000 perusahaan PJK3 di Indonesia. “Ini baru saja selesai. Agar tidak terjadi praktik suap, pemerasan, atau gratifikasi,” tegasnya.
“Selain perjanjian integritas, saya juga telah melakukan pergantian jabatan terhadap pegawai yang sudah berada di posisi yang sama selama 4 tahun,” tambahnya. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi kemungkinan adanya tindakan korupsi. Meskipun demikian, ia menegaskan akan memberhentikan mereka yang terlibat.
Pengungkapan kasus OTT di Kementerian Ketenagakerjaan ini dipastikan tidak mengganggu proses kerja di bidang K3. Saat ini, pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Menurutnya, sertifikasi K3 memang melibatkan pihak ketiga, yaitu PJK3, sebagai mitra. Karena pemerintah tidak mampu melakukan sertifikasi sendiri. Oleh karena itu, untuk memastikan komitmen PJK3, dilakukan perjanjian integritas. “PJK3 yang belum menandatangani kembali pakta integritas, izinnya akan kita tahan terlebih dahulu,” tegasnya.
Ditanyakan mengenai posisi wakil menteri tenaga kerja saat ini, tokoh profesor ITB itu enggan memberikan jawaban. Ia hanya meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pernyataan resmi dari KPK. Termasuk mengenai siapa saja yang ditangkap dan detail operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi.
Sementara itu, terkait peluang penggantian wakil menteri tenaga kerja, Yassierli menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangannya. “Itu bukan di tangan menteri… itu (presiden, red),” katanya.
Presiden Tak akan Intervensi
OTT yang menimpa Noel mendapatkan perhatian dari DPR dan Istana Negara. Mengingat, Noel adalah orang pertama dalam Kabinet Merah Putih yang tertangkap OTT oleh KPK. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemarin menyatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak memandang siapa pun dalam penegakan kasus korupsi. Namun, Dasco memutuskan untuk menunggu pengumuman resmi dari KPK. “Memang belum ada pengumuman resmi dari KPK mengenai status terkait yang bersangkutan,” ujarnya. Ia yakin, Prabowo tidak akan melindungi bawahannya yang terbukti terlibat dalam korupsi maupun pemerasan.
Di kompleks Istana Negara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui telah menerima informasi terkait OTT Noel. Ia menyampaikan bahwa Prabowo memberi pesan kepada seluruh jajarannya untuk lebih waspada. “Semangat kami adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam,” katanya.
Menurutnya, Prabowo telah menerima laporan mengenai tindakan penangkapan tersebut. Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan campur tangan dalam proses hukum. “Beliau menghargai proses yang dilakukan KPK dan mempersilakan proses hukum berjalan sesuai aturan,” kata Prasetyo.
Ia juga menyatakan, jika benar terbukti, Noel akan digantikan. Namun, ia akan menunggu selama 1×24 jam untuk mendengar informasi mengenai kondisi Noel.
Ia mengatakan, kasus tersebut akan menjadi bahan evaluasi Kabinet Merah Putih. “Ini kembali menunjukkan bahwa korupsi memang sudah menjadi penyakit stadium 4 dan hal ini tidak hanya terjadi pada pejabat negara. Ini merupakan tantangan besar bagi kita,” ujarnya.
Harta Noel
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tersedia di situs elhkpn.kpk.go.id, total kekayaan Noel mencapai Rp17.620.260.877 atau sekitar Rp17,6 miliar. Laporan tersebut diajukan saat ia mulai menjabat pada 17 Januari 2025.
Noel tercatat memiliki lima bidang tanah dan bangunan di Depok serta Bogor, Jawa Barat. Total kekayaan tetap milik mantan pendukung Joko Widodo tersebut bernilai Rp 12.145.000.000.
Noel juga memiliki kendaraan bermotor. Namun, dua motor Ducati yang disita oleh KPK kemarin tidak terdaftar dalam LHKPNnya. Kendaraan yang dilaporkan oleh Noel adalah Mitsubishi Pajero Sport 2020 (Rp500 juta), KIA Picanto 2015 (Rp90 juta), Yamaha Nmax 2015 (Rp16 juta), Toyota Fortuner 2022 (Rp430 juta), dan Toyota Land Cruiser 300 VX 2023 (Rp2,3 miliar).
Total harta yang dimiliki Noel bernilai Rp3.336.000.000 atau sekitar Rp3,3 miliar. Noel juga tercatat memiliki harta bergerak tambahan senilai Rp109.500.000, serta uang tunai dan setara kas sebesar Rp2.029.760.877. Oleh karena itu, total kekayaan Noel mencapai Rp17.620.260.877. (mia/lyn/oni)
