lintaskriminal.co.id |Perusahaan Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyatakan menghargai tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terkait penunjukan tersangka dalam kasus pembelian dua kapal tunda pada tahun 2019.
Pengenaan tersangka diumumkan oleh Kejati Sumut pada 25 September 2025 dan berkaitan dengan perjanjian kerja sama antara PT Pelindo I dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).
“Kami merasa prihatin terhadap perkembangan ini. Namun, Pelindo akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kami sepenuhnya mendukung penerapan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Executive Director 1 PT Pelindo Regional 1, Jonedi R, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima 10drama.com Medan.
Peristiwa Terjadi Sebelum Penggabungan 2021
Jonedi menekankan bahwa pengadaan kapal tunda tersebut dilakukan pada tahun 2019, saat perusahaan masih dikenal dengan nama Pelindo I. Artinya, kasus ini terjadi jauh sebelum proses penggabungan Pelindo pada tahun 2021.
Menurutnya, pengelolaan Pelindo saat ini menunjukkan komitmen penuh dalam menerapkan prinsip anti-korupsi. Jika ada pihak internal yang terbukti melakukan tindakan korupsi, maka akan diberikan sanksi tegas tanpa memandang status atau posisi.
“Pelindo secara terus-menerus memperkuat Sistem Pengaduan (WBS) dan bekerja sama dengan berbagai lembaga anti-korupsi. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan Pelindo Group,” katanya.
Operasional Pelindo Tetap Normal
Meski sedang menjadi perhatian hukum, Jonedi memastikan hal ini tidak akan mengganggu kinerja serta pelayanan perusahaan.
“Seluruh layanan pelabuhan kepada pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Komitmen kami adalah memastikan kelancaran pelayanan dan aktivitas operasional seoptimal mungkin,” tuturnya.
Pelindo juga menegaskan akan menghormati setiap keputusan dari aparat penegak hukum, sambil tetap memegang prinsip praduga tidak bersalah hingga seluruh proses hukum selesai.
