Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 terkait pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat. Dengan berlakunya aturan ini, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memperoleh pinjaman dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Aturan yang mulai berlaku setelah ditandatangani oleh presiden pada 10 September 2025 ini merupakan hasil dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara.
“Pemberian pinjaman dari pemerintah pusat dilakukan dengan prinsip transparansi, manfaat, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta kehati-hatian,” demikian bunyi Pasal 3 peraturan tersebut, dikutip Senin (27/11).
Peraturan ini menetapkan bahwa pemerintah memiliki posisi sebagai pemberi pinjaman atau kreditur kepada entitas pemerintah lain, bukan hanya sebagai penerima pinjaman atau debitur dari dalam maupun luar negeri.
Apa Saja Aturan Penggunaan Pinjaman?
Di Pasal 4 ditentukan bahwa pinjaman hanya diberikan untuk mendukung aktivitas:
- Pembangunan atau penyediaan infrastruktur
- Penyediaan pelayanan umum
- Pemberdayaan industri dalam negeri
- Pembiayaan untuk sektor ekonomi yang produktif/ modal kerja
- Pengembangan atau inisiatif lain yang sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah pusat
“Pemberian pinjaman dari pemerintah pusat dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan risiko yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan,” demikian disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1).
Pengelolaan risiko ini dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga atau pimpinan instansi yang terlibat dalam pemberian pinjaman sesuai dengan wewenang masing-masing.
“Pemberian pinjaman merupakan pemberian pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan,” demikian disebutkan dalam Pasal 6 dari peraturan tersebut.
Sebelum pemberian pinjaman, pemerintah harus memperoleh persetujuan DPR sebagai bagian dari pembahasan dan pengesahan APBN atau APBN Perubahan.
Kebijakan pemberian pinjaman juga perlu disusun untuk jangka waktu lima tahun. Selain itu, harus merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dikenal sebagai RPJMN.
Apa Saja Syaratnya?
Dalam pemberian kredit, Menteri Keuangan bekerja sama dengan menteri yang berkaitan seperti Mendagri, Menteri BUMN, Menteri PPN/Bappenas, serta Sekretariat Negara.
Kriteria penerima pinjaman oleh pemerintah daerah:
- Jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah dengan besaran pembiayaan utang yang akan diambil tidak boleh melebihi 75% dari total pendapatan APBD tahun sebelumnya yang belum ditentukan penggunaannya.
- Memiliki rasio kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan Pinjaman Daerah paling rendah 2,5 atau ditentukan oleh menteri.
- Tidak memiliki kewajiban pembayaran yang tertunda terkait pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun pihak pemberi pinjaman lainnya.
- Kegiatan yang didanai melalui Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan dan anggaran daerah.
- Mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kriteria penerima pinjaman bagi BUMN:
- Tidak memiliki kewajiban pembayaran yang tertunda terkait pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat maupun pihak kreditur lainnya.
- Menerima persetujuan dari menteri yang mengurusi urusan pemerintahan dalam bidang BUMN atau rapat umum pemegang saham atau pemilik modal.
Persyaratan penerima pinjaman bagi BUMD:
- Tidak memiliki tunggakan terkait pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun pihak kreditur lainnya.
- Mendapatkan persetujuan dari kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah terkait kekayaan daerah yang dipisahkan dalam umum daerah atau rapat umum pemegang saham.
