Lintaskriminal.co.id -, SAMPIT– Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sampit menegaskan bahwa konflik antara manusia dan buaya kini tidak lagi menjadi tanggung jawab lembaga mereka.
Wewenang tersebut secara resmi berpindah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Aturan baru ini merupakan perubahan dari UU Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE).
Dalam revisi tersebut disampaikan bahwa pengelolaan dan penanganan satwa liar di kawasan perairan, termasuk buaya muara (Crocodylus porosus) tidak lagi berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui BKSDA.
“Sejak Agustus 2024, sesuai dengan undang-undang terbaru, buaya yang berada di perairan kini berada di bawah wewenang KKP, bukan lagi BKSDA. Namun di Kotawaringin Timur belum terdapat kantor KKP,” ujar Kepala BKSDA Resor Sampit, Muriansyah, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan, secara hukum pihaknya tidak lagi memiliki dasar untuk menangani langsung buaya yang muncul di perairan tersebut.
Namun, karena situasi di lapangan belum memungkinkan, BKSDA masih berperan dalam memberikan pendidikan dan upaya pencegahan.
“Benar, BKSDA tidak lagi menangani buaya karena kewenangan telah berpindah ke KKP. Namun mengingat di Kotim belum ada petugas KKP, kami tetap berupaya melakukan pencegahan, setidaknya melalui sosialisasi dan himbauan,” katanya.
Tindakan pencegahan yang dilakukan antara lain dengan memasang spanduk peringatan di tempat-tempat yang rentan terjadi konflik.
Poster tersebut menyampaikan informasi mengenai alasan buaya mendekati permukiman serta peringatan agar warga waspada saat melakukan kegiatan di sungai.
Selain itu, petugas BKSDA juga giat memberikan pembelajaran langsung kepada masyarakat saat melakukan kunjungan ke desa-desa yang berada di kawasan tepi sungai.
Kegiatan serupa dilaksanakan melalui sosialisasi di sekolah serta pertemuan yang berlangsung di tingkat kecamatan.
“Kami selalu mengingatkan masyarakat agar tidak asal-asalan berenang atau mencuci di sungai, khususnya di lokasi yang sering dilaporkan ada buaya. Edukasi ini penting untuk menjaga kepedulian masyarakat,” ujar Muriansyah.
Ia menyampaikan, BKSDA telah mengajukan permohonan agar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur segera membentuk tim khusus dalam menangani kemungkinan konflik satwa liar di wilayah tersebut.
Tim tersebut diharapkan mampu berkolaborasi dengan instansi terkait dalam memperkuat upaya mitigasi di lapangan.
“Harapan kami adalah adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah, karena hingga saat ini belum ada petugas KKP yang ditempatkan di Kotim. Oleh karena itu, selama ini kami masih berusaha sebaik mungkin untuk membantu masyarakat,” tutupnya.
