Pengelolaan Aset Pelalawan Dinilai Amburadul, Ini Keterangan LSM

by -481 views

RIAU (LK) – Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Riau Bersatu menyatakan pengelolaan aset-aset dan barang di Kabupaten Pelalawan masih amburadul, padahal dalam beberapa tahun terakhir kabupaten dengan julukan Negeri Amanah tersebut menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dikatakan Ir Robert Hendrico, prestasi yang diterima Kabupaten Pelalawan selama tujuh tahun terakhir patut dipertanyakan, pasalnya opini WTP itu juga dipengaruhi dengan pengelolaan aset, sementara pengelolaan di Pelalawan masih tergolong amburadul.

“Hingga kini kita masih mempertanyakan alasan dari BPK memberikan opini WTP kepada Kabupaten Pelalawan,” bebernya.

Diungkapkan Robert, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, diperkirakan ratusan miliar barang milik daerah (aset) Kabupaten Pelalawan dikelola dan dimanfaatkan belum sesuai ketentuan. Sehingga berpotensi menjadi sangketa bahkan hilang.

Ditambahkan lagi, amburadulnya pengelolaan aset di Kabupaten Pelalawan itu merupakan salah satu bentuk dari lemahnya kinerja dinas terkait, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“BPKAD itu bukan hanya mengurusi uang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melulu, aset juga tanggung jawabnya instansi ini,” tegasnya.

Hingga saat ini, pria kelahiran medan itu menyebutkan terdapat beberapa aset bergerak milik Pemkab Pelalawan seperti kendaraan dinas yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan untuk aset tidak bergerak seperti belasan miliar yang dimanfaatkan PLN, ditambah lagi dengan beberapa kantor dan tanah milik Pemkab namun belum berbentuk SHM.

“Data yang kami peroleh, puluhan miliar aset Pelalawan yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuannya, ini juga berpotensi menimbulkan kerugian negara,” imbuhnya.

Terakhir, mengenai amburadulnya pengelolaan aset tersebut dikatakan Robert masih bisa diselamatkan, salah satunya dengan cara melakukan dan pendataan ulang. “Caranya, ya perbaiki sistem dan melakukan pendataan aset secara merata, kalau tidak dilakukan, lama-lama aset Pelalawan bisa hilang tak berbekas,” pungkasnya.

Disisi lain, terkait pernyataan dari LSM Riau Bersatu tersebut, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Kepala BPKAD Pelalawan, Devitson Saharuddin, SH, MH.

 

Penulis : Yusman

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *