Lintaskriminal.co.id –– Seorang petugas penagih utang di Kota Bengkulu mengalami luka parah pada bagian punggung dan jari akibat bentakan senjata tajam saat mencoba mengambil mobil milik seorang pedagang ayam. Kejadian ini terjadi pada Kamis, 31 Oktober 2025, di Jalan Sutoyo, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, dan langsung memicu kericuhan di kalangan warga serta media sosial.
Kronologi Kejadian
Peristiwa dimulai ketika dua petugas penagih utang dengan inisial DA dan YN mengunjungi sebuah mobil Daihatsu Luxio berwarna hitam bernomor polisi BD-1428-ES yang sedang dikemudikan oleh Noval, karyawan dari pemilik kendaraan bernama Heriyanto. Mobil tersebut digunakan dalam kegiatan pengangkutan ayam potong untuk perdagangan harian.
Tanpa banyak berkata, DA langsung menghentikan kendaraan dan mengambil kunci mobil secara paksa. Tindakan ini memicu kemarahan Heriyanto, yang kemudian datang ke lokasi dan terjadi perdebatan. Dalam situasi yang semakin memanas, Heriyanto diduga mengeluarkan senjata tajam dan menikam DA hingga melukai punggung dan jari tangannya. Teman DA, YN, juga menderita luka di kepala akibat benturan benda tumpul.
Reaksi dan Tindakan Hukum
Kepala Sektor Polisi Ratu Agung, AKP Tomson, mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan dari kedua belah pihak. Heriyanto, pedagang ayam itu, melaporkan kembali para penagih utang atas dugaan pencurian kendaraan, sementara DA dan YN melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami.
Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sedang mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna menentukan apakah penarikan kendaraan dilakukan sesuai dengan aturan hukum atau termasuk dalam kategori pencurian. Di sisi lain, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Heriyanto juga menjadi perhatian utama dalam penyidikan karena melibatkan penggunaan senjata tajam yang menyebabkan cedera parah.
Perdebatan Pemanggilan Kendaraan oleh Petugas Penagih Utang
Isu ini kembali memicu perdebatan masyarakat terkait tindakan penarikan kendaraan oleh pihak penagih utang di Indonesia. Banyak warga merasa bahwa penarikan kendaraan di jalan raya tanpa dokumen resmi atau pengawasan dari aparat hukum merupakan bentuk ancaman dan pelanggaran hak.
Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengambilan kendaraan harus dilakukan oleh individu yang memiliki sertifikat keahlian dan dilakukan dengan cara yang teratur serta sesuai aturan hukum. Tindakan pengambilan tidak boleh dilakukan secara paksa, terlebih lagi di area umum tanpa surat perintah atau didampingi oleh pihak kepolisian.
Namun, pada kenyataannya, masih banyak para penagih utang yang melakukan pengambilan kendaraan secara mandiri dan menyebabkan perselisihan dengan pemilik kendaraan. Kasus di Bengkulu ini menjadi bukti nyata bagaimana pengambilan kendaraan yang tidak sesuai prosedur dapat berakhir dengan kekerasan dan tindakan hukum.
Dampak Sosial dan Psikologis
Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan cedera pada korban, tetapi juga menimbulkan rasa trauma bagi warga sekitar yang menjadi saksi kejadian tersebut. Warga yang berada di lokasi sempat mengalami kepanikan dan ketakutan karena kejadian terjadi di siang hari dan melibatkan senjata tajam.
Bagi Heriyanto, seorang pedagang ayam potong yang menggantungkan hidupnya dari kendaraan tersebut, penarikan mobil secara tiba-tiba tentu menjadi pukulan besar. Ia menyatakan bahwa ia tidak menerima surat peringatan sebelumnya dan merasa mobilnya diambil secara paksa.
Insiden penusukan terhadap seorang debt collector di Bengkulu menjadi pengingat penting bahwa penarikan kendaraan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan dengan cara yang manusiawi. Aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan terhadap kegiatan debt collector serta memastikan masyarakat tidak mengalami ancaman atau kekerasan.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjaman, serta menyelesaikan utang yang tertunda secara damai dan sesuai aturan. Kekerasan bukanlah jalan keluar, dan setiap perselisihan harus diselesaikan melalui prosedur hukum.
