Penggelapan Aset di Pelalawan, Forum LSM Riau Bersatu: Tanggung-jawab BPKAD

oleh -582 views

RIAU (LK) – Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Riau Bersatu kembali mengingatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan agar segera melakukan inventarisasi aset, mengingat akan berakhirnya masa kepemimpinan Bupati HM Harris di Negeri Amanah itu.

Menurut Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu, Ir Robert Hendrico dalam setiap pergantian kepemimpinan sering terjadi permasalahan mengenai aset, pasalnya akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen ini untuk menghilangkan atau menggelapkan aset termasuk orang-orang yang ada di lingkungan pengelolaan aset sendiri.

“Ini sering luput dari pandangan kita ataupun aparat penegak hukum, pada saat pergantian kepemimpinan, aset kerap hilang atau sengaja digelapkan. Penggelapan aset daerah ini biasa dilakukan oleh orang-orang dalam yang kita anggap sebagai oknum untuk keuntungan pribadi,” bebernya.

Apalagi, Robert menyebutkan bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Pelalawan tergolong dalam amburadul atau bobrok, seperti halnya aset kendaraan yang sudah berubah wujud menjadi pelat hitam dan dimanfaatkan  oleh orang yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Contoh itu baru sebatas kendaraan dinas, disebutkan Robert belum lagi aset-aset tidak bergerak yang belum memiliki ketetapan seperti halnya bangunan kantor dan tanah yang hingga saat ini belum berbentuk surat hak milik.

“Bisa kita lihat, kendaraan dinas terus ditambah setiap tahun, sedangkan satu-persatu kendaraan mulai hilang. Contohnya kendaraan milik kepala Dinas dan milik Camat, ini mesti dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Melihat bobroknya pengelolaan aset di Kabupaten Pelalawan, Forum LSM Riau Bersatu menilai bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih Pemerintah Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya hanya sebatas pencitraan, sebab pengelolaan aset merupakan salah satu kriteria dalam penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Ini tanggung-jawab penuh BPKAD sebagai pengelola aset, tidak bisa tidak, sebab BPKAD tidak hanya mengelola keuangan melulu,” tutupnya.

Sementara itu, terkait belum adanya statemen Kepala BPKAD, Devitson Saharuddin, saat dihubungi melalui nomor kontaknya belum memberikan tanggapan.

 

Penulis : Yusman 

 

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *