Perusda Dengan Segudang Masalah

oleh -548 views

RIAU (LK) – Meskipun ‘penyakit dalam’ yang diderita Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata sudah diketahui, namun sepertinya belum ada niat Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mengobatinya.

Bagaimana tidak, managemen perusahaan pelat merah yang mengelola listrik itu kembali mempekerjakan tiga oknum petinggi yang sebelumnya dianggap bertanggungjawab atas temuan tersebut, padahal kerugian yang mencapai Rp 1,3 miliar itu belum dikembalikan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Lintaskriminal.co.id dari sumber yang patut dipercaya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketiga petinggi Perusahaan Daerah (Perusda) Tuah Sekata itu kembali dipekerjakan.

Faktor yang paling mendasar yakni ketiga petinggi plus Direktur Utama (Dirut) periode 2012 hingga 2018 itu mengetahui aliran dana dari saham kosong 12 persen kerjasama antara Pemkab Pelalawan dengan PLTG Langgam Power yang sudah angkat kaki.

“Sudah menjadi rahasia umum apabila Perusda menjadi tempat menyusu bagi para pejabat. Nah Ketiga Petinggi ditambah dengan Dirut ini mengetahui betul aliran dana dari 12 persen saham kosong milik Pemkab Pelalawan di PLTG Langgam Power,” bebernya saat berbincang di kawasan Kerinci Bisnis Center beberapa waktu lalu.

Tidak sampai disitu saja, mantan pentolan BUMD Tuah Sekata itu juga mengetahui aliran deposito dari dana penyertaan modal senilai Rp 6,1 miliar TA 2017 yang direncanakan untuk pembangunan jaringan listrik dari pembangkit Langgam Power menuju kawasan Technopark di kecamatan Langgam.

Penyertaan modal sebesar Rp 6,1 miliar pada tahun 2017 itu dikembalikan ke Kas daerah pada Juli tahun 2019, begitu juga dengan uang jasa alias bunga senilai Rp164,4 juta dari hasil deposito selama mengendap dalam bank.

“Ada juga aroma aliran dana hasil deposito dari penyertaan modal senilai Rp 6,1 miliar itu. Hampir seluruh ‘penyakit dalam’ di BUMD diketahui oleh ketiga aktor utama plus Dirut ini, makanya mereka bisa kembali lagi,” tandasnya.

Sementara itu, kerugian yang mencapai 1,3 milyar tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari audit Inspektorat. Kerugian itu terdiri dari mark up pembelian peralatan listrik hingga hutang piutang karyawan dalam Perusda Tuah Sekata.

Informasi yang dihimpun Lintaskriminal.co.id awalnya Inspektorat menemukan kerugian mencapai Rp 3 miliar, namun setelah dilakukan revisi, jumlah kerugian tersebut akhirnya berkurang menjadi Rp 1,3 miliar.

Kerugian tersebut diduga terjadi dalam periode 2012 sampai 2018, kala itu BUMD Tuah Sekata dipimpin oleh Sanusi alias Ucok yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bendahara sejak pertama Perusda Tuah Sekata itu berdiri.

“Ada alasan Pemkab Pelalawan belum melepas persoalan ini ke ranah hukum, padahal pentolan yang tersandung masalah ini sudah mengaku tidak sanggup untuk mengembalikan kerugian itu. Mungkin karena Dirut yang bermasalah ini merupakan Bendahara yang mengetahui seluruh persoalan dalam BUMD Tuah Sekata berdiri,” ulasnya.

Kedepan, narasumber yang ingin namanya dirahasiakan itu berharap pemerintah bisa mengambil benang merah dan segera menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam tubuh BUMD Tuah Sekata.

“Kita berharap Pemkab memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bukannya menunjuk Pansel untuk pemilihan Dirut baru, langkah ini seakan Pemkab berniat untuk menutup persoalan ini,” pungkasnya.

 

Penulis : Yusman

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *