LintasKriminal.co.id l Sawahlunto — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, kembali menjadi sorotan.
Menjelang akhir November 2026, aktivitas yang diduga berkaitan dengan pertambangan ilegal tersebut dilaporkan mulai menunjukkan geliat. Sejumlah penambang dan alat berat jenis excavator disebut-sebut telah memasuki kawasan yang diduga menjadi lokasi operasi tambang.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: siapa yang berada di balik aktivitas tersebut, dari mana sumber pendanaannya, dan bagaimana kegiatan yang diduga tidak mengantongi izin itu dapat berlangsung?
Berdasarkan penelusuran tim investigasi di lapangan, sejumlah unit excavator terlihat berada di sepanjang aliran sungai di kawasan Kenagarian Kolok, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Keberadaan alat berat dalam jumlah banyak tersebut menjadi perhatian karena aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran aliran sungai, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat.
Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai aktivitas pertambangan biasa. Jika benar beroperasi tanpa izin, kegiatan tersebut merupakan persoalan hukum yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Lebih jauh, tim investigasi juga tengah menelusuri informasi mengenai dugaan adanya pihak-pihak yang berperan sebagai koordinator operasional, penghubung, hingga pihak yang diduga mengumpulkan uang koordinasi untuk kelancaran aktivitas tambang.
Informasi tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut. Namun, apabila dugaan itu terbukti, aparat penegak hukum perlu menelusuri siapa saja yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Jangan Sampai PETI Berjalan, Sementara Pengawasan Dipertanyakan
Masyarakat tentu berhak mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan yang menggunakan alat berat dalam jumlah besar dapat berlangsung apabila tidak memiliki dasar perizinan yang sah.
Apakah pengawasan terhadap kawasan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya? Apakah instansi terkait sudah mengetahui keberadaan aktivitas tersebut? Ataukah masih terdapat celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban terbuka dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Sebab, dampak PETI bukan hanya persoalan hilangnya potensi penerimaan negara. Kerusakan daerah aliran sungai, perubahan bentang alam, sedimentasi, hingga ancaman terhadap ekosistem merupakan konsekuensi yang dapat diwariskan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Peringatan Kapolri Harus Dibuktikan dengan Penindakan
Di tengah dugaan kembali maraknya aktivitas PETI di Sawahlunto, pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenai pemberantasan pertambangan ilegal patut menjadi perhatian serius seluruh jajaran kepolisian.
Pada Senin (19/10/2026), Kapolri melakukan kunjungan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi TNI-Polri dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan, termasuk pertambangan ilegal, peredaran narkotika, dan kejahatan transnasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menekankan pentingnya kerja sama dan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk mereka yang memberikan perlindungan kepada jaringan kejahatan.
Pernyataan tersebut semestinya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek.
Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan maupun keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Kapolri pada Selasa (17/11/2026) di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Sebagaimana diberitakan ANTARA, Kapolri menyatakan bahwa praktik pertambangan ilegal dan usaha yang tidak memiliki dasar hukum serta merugikan negara akan ditertibkan. Sementara itu, usaha yang berjalan secara legal harus mendapatkan perlindungan dan pengawalan.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara adil, tanpa membedakan besar kecilnya pelaku usaha maupun siapa pihak yang berada di belakangnya.
Kapolda Sumbar dan Kapolres Sawahlunto Ditantang Membuktikan Komitmen
Dugaan aktivitas PETI di Kenagarian Kolok, Kecamatan Barangin, kini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum di Sumatera Barat.
Kapolda Sumatera Barat diharapkan segera memberikan perhatian dan memerintahkan jajarannya melakukan pengecekan langsung terhadap informasi tersebut.
Kapolres Sawahlunto juga perlu memastikan apakah keberadaan alat berat dan aktivitas yang dilaporkan masyarakat telah diketahui oleh jajarannya.
Penanganan tidak cukup hanya dengan mendatangi lokasi, melakukan dokumentasi, kemudian meninggalkan kawasan tersebut tanpa tindak lanjut yang jelas.
Jika ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penyelidikan juga perlu diarahkan untuk mengidentifikasi seluruh rantai kegiatan, mulai dari pemilik modal, pemilik alat berat, pengelola lapangan, pemasok kebutuhan operasional, hingga pihak yang menampung dan memperdagangkan hasil tambang.
Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali dan memperoleh keuntungan terbesar justru tidak tersentuh proses hukum.
Apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat, dugaan tersebut juga harus diperiksa secara objektif melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum internal maupun eksternal sesuai kewenangannya.
Jangan Biarkan Kekayaan Alam Sawahlunto Menjadi Ladang Keuntungan Segelintir Orang
Sawahlunto memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kawasan pertambangan penting di Indonesia. Namun, sejarah pertambangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kegiatan eksploitasi sumber daya alam berlangsung tanpa kepastian hukum dan tanggung jawab lingkungan.
Kekayaan alam seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, bukan justru menjadi sumber kerusakan lingkungan serta keuntungan bagi segelintir pihak.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Apakah dugaan aktivitas PETI di Kenagarian Kolok akan ditelusuri secara menyeluruh, atau justru kembali menjadi persoalan yang hanya ramai diperbincangkan tanpa penyelesaian?
Kapolri telah menyampaikan komitmen pemberantasan tambang ilegal. Kini, masyarakat menunggu pembuktiannya di daerah.
Jangan sampai instruksi pemberantasan PETI hanya terdengar tegas di tingkat pusat, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan aktivitas tambang ilegal di lapangan.
KETERANGAN REDAKSI
Seluruh informasi mengenai dugaan aktivitas PETI, pihak-pihak yang disebut memiliki peran dalam kegiatan tersebut, serta dugaan adanya pengumpulan uang koordinasi masih memerlukan verifikasi dan pendalaman lebih lanjut. Redaksi tidak menyimpulkan adanya keterlibatan pihak tertentu sebelum diperoleh bukti yang sah.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kota Sawahlunto, Polres Sawahlunto, Polda Sumatera Barat, instansi terkait, serta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun informasi pembanding demi memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Tim).
