LintasKriminal, Tanimbar – Dinamika Blok Masela ahir-ahir ini sangat memanas menguncang ruang publik dan mengakibatkan multi tafsir dikalangan masyarakat Tanimbar dan Maluku akibat kepentingan para elit didalamnya.
Dukungan masyarakat desa lermatang sudah tuntas untuk mendukung jalannya blok masela dengan bukti penyerahan lahan sebesar 662 hektar kepada Negara untuk pembangunan infrstruktur blok masela kedepannya namun masih terdapat permainan oknum-oknum yang punya kepentingan bisnis dalam proyek raksasa ini.
Pernyataan MBD Benjamin Thomas Noak, ST dalam rapat dengan Presiden Inpex bersama kementrian ESDM dijakarta bahwa kalau Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar tidak siap menerima kehadiran Blok Masela maka saya siapkan Lahan secara gratis kepada Negara untuk mengalihkan blok masela ke Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai lokasi Pengoperasian Blok Masela karena saya melihat Bupati KKT tidak serius dalam mengurus kesiapan blok masela ini,tuturya.
Lanjut Bupati MBD menjelaskan bahwa blok masela ini merupakan berkat besar kepada daerah kita Tanimbar,MBD dan Maluku karena akan memberikan dampak bidang ekonomi,terserapnya tenaga kerja lokal bagi putra-putri kita, peningkatan pendapatan asli daerah sehingga ketidak seriusan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jewerisa terhadap kehadiran blok masela ini patut dipertanyakan ada apa? Jangan sampai berpengaruh pada nilai investasi Maluku kedepannya.
Ketidakkonsistenan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jewerisa ini menjadi sorotan publik dan tanggapan masyarakat Tanimbar sendiri karna secara nyata terdapat konflik saling tarik ulur status tanah lermatang.
Kehadiran Blok Masela ini merupakan Proyek Strategis Nasional maka wajib didukung oleh Kepala Daerah diwilayah setempat namun yang terjadi Riki Jewerisa dinilai tidak mampu menyelesaikan polemik blok masela tersebut. Tim
