Riau,( LK ) — Mafia penyalah gunaan BBM bersubsidi marak beroperasi di Kota Pekanbaru, Bahkan tanpa rasa takut para mafia dengan
Tag: Ilegal
Lindungi Mafia,Diduga Polres Siantar SP3 Kasus BBM Ilegal
SUMUT,( LK ) — Kasus penyeludupan Bahan Bakar Minyak yang diamankan oleh Polres Siantar Setahun lalu,tepatnya pada (17/8) diduga telah di dikeluarkan
Pengusaha dan Pemanfaat Quari Bisa di Jerat Undang Undang
Riau,( LK ) — Sanksi pidana bukan hanya bisa menjerat para pengusaha tambang ilegal, Namun jerat hukum juga bisa disangkakan kepada para
Koramil 02/Kota Tertibkan TPS Ilegal di Dua Ruas Jalan
Riau,( LK ) — Guna menekan banyak Tempat Pembuangan Sampah Ilegal,Babinsa Sumahilang Koramil 02/Kota bersama pihak kelurahan melakukan pemasangan baleho, Pemasangan baleho
Babinsa Sumahilang Pasang Baleho Pada TPS Ilegal dan gugah Kesadaran Masyarakat
Riau, ( LK ) — Guna menekan banyak Tempat Pembuangan Sampah Ilegal,Babinsa Sumahilang bersama piha kelurahan memasang baleho, Pemasangan baleho tersebut bertujuan
Oknum Wartawan di Duga Jadi Backup Masalah di Siak Hulu
Riau,( LK ) — Pers atau wartawan adalah salah satu pilar dari penyangga demokrasi, Sebab pers berfungsi sebagai media informasi,kontrol sosial, pendidikan
Tambang Ilegal Merajalela,Camat Perhentian Raja Diduga Pembiaran
Riau,( LK ) — Camat Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau Agus Wiyana terkesan melakukan pembiaran atas perbuatan menyimpang serta pelanggaram undang undang
APH Periksa Kades Kampung Pinang, Diduga Dukung Penuh ” Ilegal Minning’ Pakai Teken MOU !!
Riau,( LK ) —- Kepala Desa Kampung Pinang, Kacamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, Ulul Amri., S.Pd dinilai atau diduga
SPBU 44.573.12 Sesumbar Tidak Akan Ditindak APH, Diduga Kebal Hukum
JATENG,( LK ) — Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi diduga kembali marak di Bayolali.Hal ini tak lepas dari lemahnya penegakan hukum oleh
Ketua DPW LSM LABRAKI Riau Saidina Umar Katakan, UU Minerba Tidak Boleh Kalah Sama Penambang Ilegal
Riau,( LK ) — Unjuk rasa dalam hal menyampaikan Pendapat setiap warga negara Indonesia itu punya hak, namun bukan berarti Penertipan UU
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.