Tolak Tawaran Kabid DLH, Izin SPBU Kompak Kuala Kampar Tak Kunjung Selesai

oleh -622 views

RIAU (LK) – Nasib Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan berada di ujung tanduk, hingga kini pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tak kunjung mengeluarkan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL).

Zainal Abidin, Direktur PT Oil Tanking Pelalawan sebagai perusahaan yang mendapat izin operasional dari pertamina untuk mendirikan SPBU Kompak di Pulau Mendol kepada Lintaskriminal.co.id mengaku sangat kecewa dengan sikap DLH Kabupaten Pelalawan yang menolak pengajuan izin UPL-UKL.

Padahal, Zainal Abidin menyebutkan pemerintah daerah sudah dianjurkan pemerintah pusat agar mempermudah pengurusan izin, sebab SPBU Kompak sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T).

“Kita dan masyarakat Pulau Mendol sangat kecewa dalam pengurusan izin UPL-UKL di DLH, akibatnya ya memperlambat peresmian SPBU yang kita bangun,” ulasnya.

Kehadiran SPBU Kompak di Pulau Mendol sendiri, masyarakat setempat sudah seperti mimpi di siang bolong, karena tidak pernah terbayang sebelumya kalau pulau terluar di Kabupaten Pelalawan itu akan merasakan harga BBM yang sama dengan harga di SPBU.

Zainal menambahkan, SPBU Kompak yang telah berdiri di Kelurahan Teluk Dalam itu sudah Launching pada 30 November kemarin dan harusnya sudah diresmikan Bupati Pelalawan pada 2 Desember 2020, namun karena pengurusan izin terhabat di DLH, acara tidak jadi dilaksanakan.

“Saat ini kami baru mengantongi izin operasional dari Pertamina dan izin prinsip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), mengenai izin lainnya belum bisa dilanjutkan karena izin UPL-UKL belum ada,” keluhnya.

Mengenai ditolaknya pengajuan izin UPK-UKL SPBU Kompak tersebut, Zainal mengaku tidak diketahui alasan yang jelas, sebab pihak DLH hanya menolak secara lisan, sedangkan PT Oil Tanking Pelalawan sudah mengajukan dokumen lengkap.

Memang, pada awal pengurusan UPL-UKL sebelumnya pihak DLH melalui Kabid pernah menawarkan konsultan yang dipakai untuk pengurusan izin tersebut, namun karena Zainal Abidin sudah memiliki Konsultan, ia pun menolak tawaran dari sang Kabid.

“Saya rasa, kami tidak bisa mengurus izin karena sudah penolakan tawaran pak Davis mengenai konsultan itu, mungkin karena tidak memakai konsultan yang ditawarkan itu, seluruh berkas yang sudah kami lengkapi malah ditolak mentah-mentah,” bebernya.

Terakhir, Zainal Abidin berharap pihak DLH dapat kembali menerima berkas yang diajukan perusahaannya itu, mengingat SPBU Kompak di Pulau Mendol tersebut bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, namun juga terkait kepentingan masyarakat banyak.

“Kepentingan orang banyak harus diutamakan, masyarakat Pulau Mendol sudah lama menantikan ini, jadi kita berharap DLH dapat menerima pengajuan izin kita kembali,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pelalawan kebagian dua SPBU Kompak, masing-masing berada di wilayah terluar yakni Kecamatan Teluk Meranti di Desa Labuhan Bilik dan sudah diresmikan pada 2018 silam, sedangkan untuk Kecamatan Kuala Kampar di Kelurahan Teluk Dalam berada di ujung tanduk, karena waktu untuk pengurusan izin sudah hampir habis.

SPBU Kompak sendiri merupakan program pemerintah pusat dalam mewujudkan penyediaan energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat, Tujuannya yakni untuk menyetarakan harga BBM di seluruh belahan bumi Indonesia, sehingga masyarakat yang berada di kawasan 3T juga dapat menikmati harga BBM sesuai standar.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Eko Novitra hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan terkait penolakan pengurusan izin secara lisan terhadap PT Oil Tanking Pelalawan.

 

Penulis : Yusman

 

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *