Virus Covid-19,Kapolri Mintak Tindak Tegas Tiga Kelompok

oleh -532 views

Jakarta ,( LK ) —- Telegram terbaru Kapolri Idham Azis, minta polisi tindak 3 kelompok ini saat wabah Virus Corona berlangsung.

Untuk kesekian kalinya selama wabah Virus Corona atau covid-19, Kapolri Idham Azis kembali menerbitkan Telegram.

Dalam Telegram tersebut, jajaran polisi di seluruh Indonesia diminta untuk fokus menangani dampak yang ditimbulkan akibat covid-19.

Kali ini, Idham Azis meminta jajarannya untuk fokus terhadap ketersediaan pangan selama pandemi Virus Corona.

Masyarakat maupun korporasi yang dengan sengaja menimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi covid-19 kini siap-siap terancam sanksi pidana.

Hal itu ditegaskan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 4 April 2020.

Keabsahan surat telegram tersebut dikonfirmasi oleh Karo Penmas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono.

Surat telegram tersebut dikeluarkan dalam rangka penanganan perkara dan pedoman pelaksana tugas selama masa pencegahan dan penyebaran covid-19 dalam pelaksanaan tugas terkait ketersediaan bahan pokok dan proses distribusi.

“Bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi dalam ketersediaan bahan pokok dan distribusinya (antara lain) memainkan harga dan menimbun, menghalangi dan menghambat jalur distribusi pangan,” tulis surat telegram tersebut seperti dikutip Kompas.com, Minggu (5/4/2020).

Kapolri pun memerintahkan jajarannya untuk mengidentifikasi dan memetakan pelaku kejahatan yang memanfaatkan wabah covid-19.

Selain itu, Kapolri meminta jajarannya bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan bahak pokok.

“Gangguan pada komoditas gula dilaksanakan percepatan proses impor dan mengubah peruntukan raw sugar untuk gula kristal rafinasi menjadi gula kristal putih.

Sedangkan untuk komoditas bawang putih dan bawang bombay dilaksanakan dengan mendorong importir merealisasikan impor tanpa rekomendasi izin produk hortikultura dan surat perijinan impor,” tulis keterangan tersebut.

Selain itu, jajaran di bawah juga diminta melaksanakan bantuan guna memperlancar serta mengawasi distribusi barang kebutuhan pokok dari produsen, importir, gudang distributor, sampai dengan pasar dan konsumen.

Ancaman hukuman

Bagi pelaku yang memainkan harga maupun menimbun barang kebutuhan pokok ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga maupun hambatan lalu lintas perdagangan barang, diancam dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Di dalam pasal itu disebutkan, “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Tidak hanya itu, mereka juga terancam dijerat dengan Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Sementara, bagi mereka yang dengan sengaja menghalangi dan menghambat jalur distribusi pangan, diancam dengan Pasal 107 f UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Keamanan Negara.

Di dalam pasal itu disebutkan, “Yang dimaksud dengan ‘instalasi negara’ dalam pasal ini adalah instalasi Tertentu (penting) yaitu Istana Negara yang digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk kegiatan kenegaraan, kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden, gedung-gedung Lembaga Tinggi Negara dan gedung,yang Digunakan untuk tamu-tamu Negara yang setingkat dengan Presiden.

Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi vital militer”.

Polisi Dilarang Mudik

Kapolri Idham Azis kembali menerbitkan Telegram untuk polisi di seluruh Indonesia.

Isi Telegram tersebut masih berkaitan dengan penanganan wabah Virus Corona atau covid-19.

Telegram ini berlaku saat Ramadhan hingga saat Idul Fitri nanti.

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis melarang polisi, pegawai negeri sipil di lingkungan Polri, beserta keluarga untuk mudik di Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 imbas wabah covid-19.

Hal itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1083/IV/KEP./2020 tertanggal 3 April 2020.

Demikian disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono melalui siaran langsung pada laman Facebook Divisi Humas Polri, Jumat (3/4/2020).

“TR Kapolri yang dikeluarkan pada hari ini berkaitan dengan untuk tidak melakukan berpergian ke luar daerah atau mudik bagi anggota kepolisian dan PNS Polri,” ujar Argo Yuwono.

Selain soal mudik, melalui Telegram tersebut, Kapolri meminta anggota serta PNS Polri menjaga jarak ketika berkomunikasi.

Argo Yuwono menuturkan, personel Polri juga diminta membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi covid-19.

“Yang ketiga adalah membantu meringankan beban masyarakat yang lebih dibutuhkan di sektar tempat tinggalnya,” ujarnya.

Lalu, para personel Polri beserta keluarganya juga diminta menerapkan pola hidup bersih.

Adapun total terdapat 1.790 pasien positif covid-19 di Indonesia per Kamis (2/4/2020).

Pemerintah mencatat terdapat penambahan pasien positif covid-19 sebanyak 113 orang dalam kurun waktu 24 jam terakhir sejak pukul 12.00 WIB, Rabu (1/4/2020).
* TRIBUNKALTIM.CO (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran”, https://nasional.kompas.com/read/2020/04/05/21314751/telegram-kapolri-pemain-harga-dan-timbun-kebutuhan-saat-wabah-covid-19-jadi?page=all#page3.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *