Vonis Karhutla PT Adei, Jaksa dan Perusahaan Masih Pikir-pikir

by -262 views

RIAU (LK) – Pengadilan Negeri Pelalawan akhirnya memvonis PT. Adei Plantation and Industri dengan membayar denda sebesar Rp 1 miliar, dan pidana tambahan sebesar kurang lebih Rp 2,9 miliar atas kasus karhutla yang terjadi pada tanggal 7 September 2019 silam.

Berdasarkan fakta persidangan yang dibacakan oleh Bambang Setyawan, SH, MH sebagai Hakim Ketua, PT Adei Plantation and Industri dinyatakan bersalah dan lalai, sehingga terjadi kerusakan lingkungan akibat kebakaran di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit tersebut.

Sebagaimana diketahui, putusan yang dibacakan Bambang Setyawan pada Kamis (12/11) itu sedikit lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya.

Kendati demikian kedua belah pihak antara JPU maupun pihak perusahaan masih belum menentukan apakah putusan tersebut akan banding atau keberatan. Keduanya diberikan waktu oleh hakim untuk pikir-pikir selama 7 hari kerja.

M Sitepu sebagai Penasehat Hukum PT Adei Plantation and Industri kepada Lintaskriminal.co.id mengatakan bahwa pihaknya belum memutuskan akan banding atau menerima putusan tersebut, namun dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengambil keputusan.

“Tentu kita bicarakan dulu dengan pihak perusahaan, nanti kita kabari jika sudah ada keputusan,” ulasnya.

Disisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Nophy T South mengaku mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, sedangkan mengenai perbedaan tuntutan dan vonis tersebut pihaknya masih akan pikir-pikir.

“Kita masih ada waktu 7 hari untuk berfikir dan menyatakan sikap atas vonis ini, karena memang ada perbedaan dalam pidana Denda,” pungkasnya.

Sebelumnya  PT Adei didakwa tidak menjalankan komitmen dalam menjaga lahan konsesi mereka, sehingga menyebabkan api meluas yang menghanguslan lahan seluas 4,16 hektar. Selain itu PT Adei dianggap melanggar Primair Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidiair Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Penulis : Yusman 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *