Lintaskriminal.co.id –– Komisi III DPR mencatat peningkatan jumlah kasus narkoba pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Meski penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba semakin ketat, aparat penegak hukum diimbau untuk lebih memprioritaskan rehabilitasi para korban.
Ade Hermawan selaku ketua umum Yayasan Mutiara Maharani mengatakan bahwa proses pemulihan para korban yang terlibat dalam penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau napza memerlukan waktu sepanjang hayat. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar lembaga penegak hukum lebih fokus pada rehabilitasi para korban.
Bagi organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam melakukan advokasi dan rehabilitasi pengguna serta pecandu narkoba, penerapan hukum dengan pendekatan yang lebih manusiawi sangat diperlukan agar para korban yang terlibat narkoba dapat pulih.
“Pemulihan korban narkoba adalah proses seumur hidup. Mereka memiliki risiko kambuh yang terus meningkat, sehingga ketika bertemu dengan teman sesama pecandu, mereka bisa kembali menggunakan (narkoba),” kata Ade dilansir Senin (27/10).
Sebagai organisasi yang aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban dampak narkoba, Ade menyampaikan bahwa mereka telah memiliki panti rehabilitasi di Cianjur, Jawa Barat. Total pasien yang ditangani sejak 2012 mencapai 700 orang, semuanya merupakan pengguna narkoba.
“Semua orang tidak ingin menjadi pecandu narkoba, awalnya hanya mencoba-coba. Kami berupaya memulihkan dan mendampingi agar tidak terkena eksploitasi (bandar dan penjual narkoba),” tambahnya.
Selanjutnya, Ade menyampaikan bahwa sebenarnya telah ada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurutnya, peraturan tersebut sangat cocok digunakan dalam melindungi korban atau para pecandu narkoba.
Ia berharap agar tidak ada lagi pengguna atau pecandu narkoba yang dihukum dengan dipenjara. Karena, alih-alih menyelesaikan permasalahan, tindakan tersebut berisiko menciptakan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, ia menekankan kembali bahwa rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkoba sangat diperlukan dilakukan.
“Saat ini kami bersama rekan-rekan dari Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat (GRAM) mendampingi korban dan keluarga korban telah mengajukan permohonan judicial review terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 ke Mahkamah Agung. Kami berharap adanya perubahan kebijakan, mendorong kebijakan narkotika yang berbasis kesehatan dan bukti ilmiah, bukan pemeriksaan kriminal,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menyampaikan bahwa jumlah kasus narkoba yang terungkap pada tahun 2024 mencapai 36 ribu kasus. Sementara untuk tahun ini, total kasus narkoba yang diungkap oleh Polri dari bulan Januari hingga Oktober telah mencapai angka 38 ribu.
Menurutnya, angka tersebut jelas menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam kasus narkoba tahun ini. Mengingat masih tersisa sekitar 2 bulan hingga akhir tahun. Dengan terus dilakukannya penindakan terhadap kasus narkoba oleh Polri, tidak menutup kemungkinan angka kasus narkoba pada tahun ini akan terus meningkat.
“Menjelang tahun baru, biasanya terjadi peningkatan kasus narkoba. Ini yang menurut saya perlu diwaspadai oleh Polri karena ada kenaikan jumlah kasus narkoba pada tahun ini dibandingkan tahun lalu,” ujarnya pada Minggu (26/10).
Selain itu, Hasbiallah Ilyas juga mengimbau seluruh jajaran Polri untuk waspada terhadap maraknya narkoba yang dihasilkan di dalam negeri. Menurutnya, keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi pasar dan negara transit narkoba, tetapi sudah menjadi salah satu negara penghasil narkoba.
“Pasti itu menakutkan. Jadi, saya meminta Polri terus meningkatkan kinerjanya dan tidak memandang bulu dalam memberantas narkoba,” tegasnya.
Minggu lalu, Polri mengungkap lebih dari 38 ribu kasus narkoba dengan lebih dari 51 ribu tersangka. Penyelidikan terhadap kasus tersebut berlangsung sejak bulan Januari hingga Oktober 2025. Dari ratusan ribu kasus dan tersangka, Polri berhasil menyita 197,71 ton barang bukti narkoba berbagai jenis.
“Penanggulangan dan pencegahan narkoba perlu dilakukan secara terus-menerus. Pak Kapolri telah menyatakan, perang melawan narkoba dari hulu hingga hilir tidak boleh berhenti,” ujar Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono kepada para jurnalis.
